REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) menekankan lima agenda prioritas mereka selama Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (AFMGM) 2023 yang digelar selama 22-25 Agustus 2023 di Jakarta. Lima agenda itu di antaranya bauran kebijakan hingga perluasan kerangka kerja.
"Selama AFMGM kali ini, kami mempertimbangkan lima agenda prioritas," kata Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam konferensi pers setelah AFMGM 2023 di Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Kelima prioritas tersebut antara lain yang pertama pentingnya memanfaatkan bauran kebijakan makro ekonomi. Bauran kebijakan makro ekonomi tersebut pada dasarnya untuk memastikan pemulihan dan stabilitas ekonomi Indonesia, yang selanjutnya diharapkan dapat diadaptasi oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Bauran kebijakan tersebut tidak hanya fokus pada kebijakan suku bunga tetapi juga pada stabilitas nilai tukar dan aliran modal.
Prioritas kedua Bank Indonesia berupa perluasan kerangka kerja terkait dengan transaksi mata uang lokal di kawasan ASEAN. Perry mengatakan bahwa para pemimpin ASEAN sebelumnya telah sepakat memperkuat konektivitas pembayaran regional (RPC) dan mendorong penggunaan transaksi mata uang lokal (LCT) pada KTT ASEAN pada Mei 2023.
Sebagai tindak lanjut, pertemuan AFMGM yang digelar hari ini mendukung Prinsip-Prinsip Tingkat Tinggi Kerangka Transaksi Mata Uang Lokal ASEAN. Prinsip-prinsip tersebut akan menjadi landasan untuk menetapkan dan melaksanakan kerangka LCT ASEAN sekaligus membina kolaborasi di antara otoritas sektor keuangan.
Ia menyebut kelanjutan perluasan konektivitas pembayaran regional (RPC) di kawasan ASEAN sebagai prioritas ketiga selama pertemuan AFMGM 2023. Komitmen tersebut diyakini membantu memudahkan pembayaran lintas batas dengan lancar dan aman.
Prioritas keempat adalah penguatan inklusi dan literasi keuangan digital. ASEAN telah menyelesaikan pedoman implementasi untuk memperkuat literasi keuangan digital di kawasan. Pedoman tersebut ditujukan memberi panduan yang berorientasi pada tindakan bagi para pembuat kebijakan di ASEAN dan akan melengkapi panduan yang sudah ada.
Prioritas kelima adalah meninjau kembali mandat Komite Kerja (WC). Kepemimpinan Indonesia di ASEAN telah memulai musyawarah untuk memperkuat proses keuangan ASEAN guna memungkinkan ASEAN merespons lanskap ekonomi global yang dinamis.
Terkait hal itu, Indonesia mendukung pembentukan Satgas Peninjauan Kembali Mandat Komite Kerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
