REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Ridwan mengatakan, seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat koordinasi dan sinergi untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
"Perlu bagi pemerintah, regulator keuangan seperti Bank Indonesia, OJK, LPS, lembaga jasa keuangan serta seluruh sektor keuangan untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan," kata Deni dalam dialog virtual Mendorong Literasi dan Inklusi Keuangan di Jakarta, Kamis (11/5/2023).
Deni menekankan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut dia, tujuan tersebut mustahil tercapai jika literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia masih rendah.
Karena itu, berbagai upaya dan kolaborasi antarpemangku kepentingan termasuk untuk edukasi dan sosialisasi terus dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dalam negeri.
"Sehingga kita harapkan masyarakat yang sadar literasi atau cerdas secara finansial dapat memahami perencanaan keuangan sehingga dapat mengambil keputusan keuangan untuk mencapai tujuan keuangan mereka" ujar Deni.
Menurut dia, dengan membuka akses atau inklusi yang tinggi bagi masyarakat untuk mendapatkan jasa keuangan, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk menjaga sistem keuangan dan diharapkan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.
Pada 2022, indeks literasi keuangan di Indonesia sebesar 49,68 persen, sementara indeks inklusi keuangan tercatat 85,1 persen, sehingga ada ketimpangan sekitar 35 persen.
Sebelumnya, Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Adi Budiarso mengatakan penerapan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat yang baru mencapai 49,68 persen.
Saat ini tabungan masyarakat di berbagai instrumen seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan dana pensiun baru mencapai sekitar 7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau lebih rendah dari tabungan masyarakat di Malaysia yang mencapai 60 persen dari PDB.
Selain itu, literasi keuangan yang sebesar 49,68 persen atau berjarak dengan inklusi keuangan yang sebesar 85,10 persen juga perlu ditingkatkan hingga mencapai 90 persen pada 2045.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
