REPUBLIKA.CO.ID, HANOI – Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc telah mengundurkan diri dari jabatannya. Keputusan itu diambil setelah Partai Komunis Vietnam menyalahkannya atas pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan pejabat-pejabat di bawah kendalinya.
"Sepenuhnya menyadari tanggung jawabnya di hadapan partai serta rakyat, dia (Nguyen) mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari posisi yang ditugaskan, berhenti dari pekerjaannya dan pensiun," kata Pemerintah Vietnam dalam sebuah pernyataan, mengutip Komite Pusat Partai Komunis Vietnam, Selasa (17/1/2023).
Meski memutuskan mengundurkan diri, Pemerintah Vietnam tetap memuji prestasi Nguyen yang sebelumnya juga sempat menjabat perdana menteri. “Sebagai perdana menteri periode 2016-2021, dia telah melakukan upaya besar dalam memimpin, mengarahkan, dan mengelola pencegahan serta pengendalian epidemi Covid-19, mencapai hasil yang penting,” katanya.
Agar efektif, pengunduran diri Nguyen membutuhkan persetujuan dari Majelis Nasional Vietnam. Sejumlah sumber yang mengetahui urusan politik dan parlemen mengungkapkan, badan legislatif akan mengadakan pertemuan luar biasa yang jarang terjadi pekan ini.
Kantor Nguyen belum memberikan komentar terkait pengunduran diri tokoh berusia 68 tahun tersebut. Belum diketahui pula apakah Partai Komunis Vietnam sudah memiliki kandidat untuk menggantikan posisi Nguyen.
Sebelumnya sudah beredar spekulasi bahwa Nguyen akan menanggalkan jabatannya sebagai presiden. Hal itu setelah dua wakil perdana menteri yang bertugas di bawahnya dipecat. Pemecatan itu terjadi ketika Vietnam mengintensifkan upaya pemberantasan korupsi. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam Nguyen PhuTrong mengomandoi langsung upaya tersebut.
Investigasi dan pemecatan menandakan seriusnya upaya Vietnam menjegal para pelaku korupsi. Namun ada kekhawatiran bahwa tindakan tersebut dapat melumpuhkan transaksi rutin karena para pejabat takut terlibat dalam penyelidikan.
Pada 2022, terdapat 539 anggota Partai Komunis Vietnam yang dituntut atau didisiplinkan akibat korupsi serta “kesalahan yang disengaja”. Menteri, pejabat tinggi, dan diplomat termasuk di antara mereka yang dituntut serta didisiplinkan. Sementara kepolisian Vietnam menyelidiki 453 kasus korupsi tahun lalu. Jumlah itu meningkat 50 persen dibandingkan 2021.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
