REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, akan membahas detail anggaran yang akan digunakan untuk Program Kartu Prakerja skema normal pada 2023. Anggaran Kartu Prakerja pada tahun ini turun drastis karena tidak lagi mendapatkan anggaran dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Jadi, anggarannya tetap ada di bendahara umum negara, di tempat Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan)," katanya usai konferensi pers di Jakarta, Kamis (5/1/2023).
Karena tidak ada lagi anggaran PEN, ia menyebut anggaran Program Kartu Prakerja 2023 yang sebesar Rp2,67 triliun untuk 495 ribu akan menggunakan skema penganggaran seperti 2020 saat PEN belum dibentuk. "Namun, target pesertanya tahun ini 1 juta. Anggaran akan diupayakan untuk ditambah untuk menggenapi 1 juta tersebut," imbuhnya.
Pada 2022, realisasi anggaran Kartu Prakerja mencapai Rp 17,84 triliun untuk 4.984.790 peserta atau 99,12 persen dari total anggaran.
Menurutnya, biaya pelatihan Program Kartu Prakerja skema normal lebih tinggi dari skema semi bantuan sosial karena pelatihan akan dilaksanakan secara langsung sehingga membutuhkan sarana dan prasarana tambahan. Syarat untuk peserta Program Kartu Prakerja skema normal pada 2023 tidak berubah dibandingkan dengan sebelumnya dan pendaftaran juga bisa dilakukan melalui situs web resmi Program Kartu Prakerja.
"Program ini tidak hanya untuk pengangguran atau fresh graduate, tapi juga untuk korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan para pekerja yang membutuhkan peningkatan keterampilan," imbuhnya.
Pasalnya, pekerjaan yang dibutuhkan pasar tenaga kerja terus berubah karena perusahaan datang dan pergi dari Indonesia sehingga Program Kartu Prakerja berusaha menyediakan akses terhadap peningkatan keahlian masyarakat.
Peserta Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program pelatihan akan mendapatkan sertifikat dan rekomendasi pekerjaan di dashboard profilnya di situs web Program Kartu Prakerja.
Dengan demikian, peserta diharapkan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang telah didapatkan dari pelatihan. Jumlah lulusan Program Kartu Prakerja yang menjadi wirausaha sama dengan jumlah lulusan yang menjadi pekerja di industri.
"Hasil survei evaluasi setiap tahun menunjukkan bahwa proporsi hampir imbang antara mereka yang menjadi wirausahawan, termasuk pekerja lepas, dengan mereka yang menjadi pegawai, buruh, dan karyawan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
