REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Perusahaan induk platform berbagi video TikTok, yakni ByteDance, membantah telah mendirikan anak perusahaan di Taiwan. Hal itu disampaikan setelah otoritas Taiwan mengumumkan penyelidikan terhadap TikTok karena diduga menjalankan operasi ilegal di wilayah tersebut.

“Laporan baru-baru ini yang menyatakan ByteDance telah mendirikan anak perusahaan di Taiwan tidak benar. Perusahaan belum mendirikan badan hukum di Taiwan,” kata ByteDance dalam sebuah pernyataan, Senin (19/12/2022).

Platform internet dan media sosial China dilarang mengoperasikan bisnis di Taiwan. Hal itu sudah diatur dalam undang-undang di Taiwan. Aplikasi atau platform TikTok diizinkan di Taiwan, tapi tidak terlalu populer.

Sebelumnya Dewan Urusan Daratan (MAC), badan pembuatan kebijakan utama Taiwan, mengatakan kabinet telah meminta penyelidikan multilembaga selama pertemuan tentang masalah keamanan yang diajukan TikTok awal bulan ini. Kasus tersebut juga diteruskan ke kejaksaan untuk diselidiki setelah sebuah perusahaan lokal diduga terlibat dalam kegiatan bisnis di Taiwan atas nama ByteDance, yakni perusahaan induk TikTok.

MAC telah menggambarkan TikTok sebagai risiko keamanan. “Dalam beberapa tahun terakhir, China telah menggunakan TikTok dan video pendek lainnya untuk melakukan operasi kognitif untuk menyusup ke negara lain. Ada juga risiko tinggi informasi pribadi pengguna dikumpulkan untuk pemerintah China,” kata MAC pada Ahad (18/12/2022) malam.

TikTok telah menyangkal tudingan yang menyebut mereka sebagai risiko keamanan atau terikat pada otoritas China. Taiwan telah lama memperingatkan bahwa pihaknya menerima kampanye disinformasi dan spionase China yang masif. Hal itu menyebabkan pengawasan terhadap pelaku atau perusahaan asal China ditingkatkan dalam beberapa tahun terakhir.

China diketahui mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Namun Taiwan berulang kali menyatakan bahwa ia adalah negara merdeka dengan nama Republik China. Taiwan selalu menyebut bahwa Beijing tidak pernah memerintahnya dan tak berhak berbicara atas namanya. Situasi itu membuat hubungan kedua belah pihak dibekap ketegangan dan berpeluang memicu konfrontasi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika