Selasa 25 Oct 2022 11:40 WIB

Tiga Strategi Penting Inklusi Keuangan Dibahas dalam SOE Conference

Sistem perbankan yang modern saat ini dapat menjadi pendekatan yang baik

Wakil Menteri II Kementerian BUMN Kartika Wirjoatmodjo (tengah) bersama bersama CEO Finastra PLC Simon Paris (kedua kiri), Pusat Pengembangan Global Liliana Rojas Suarez (kedua kanan), dan Professor Harvard Kennedy School Jay K Rosengard (kanan) pada acara panel IV State-Owned Enterprises (SOE) International Conference di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Senin (17/10/2022). SOE International Conference yang mengangkat tema
Foto: ANTARA/Budi Candra Setya
Wakil Menteri II Kementerian BUMN Kartika Wirjoatmodjo (tengah) bersama bersama CEO Finastra PLC Simon Paris (kedua kiri), Pusat Pengembangan Global Liliana Rojas Suarez (kedua kanan), dan Professor Harvard Kennedy School Jay K Rosengard (kanan) pada acara panel IV State-Owned Enterprises (SOE) International Conference di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Senin (17/10/2022). SOE International Conference yang mengangkat tema

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut terlibat dalam meningkatkan implementasi program inklusi keuangan, yaitu melalui himpunan bank milik negara (Himbara). Upaya peningkatan program ini selain sosialisasi juga dibutuhkan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat melalui infrastruktur digital yang murah.

 

Baca Juga

Berbicara dalam Panel Diskusi IV SOE Conference Internasional bertajuk Peran BUMN dalam Memperluas Keuangan Inklusif, di Nusa Dua Bali. Senior Direktur Inisiatif Amerika Latin di Pusat Pengembangan Global, Liliana Rojas Suarez, mengatakan bahwa ada tiga strategi yang bisa dijalankan dalam meningkatkan inklusi keuangan ke seluruh lapisan masyarakat.

 

Pertama, dikatakannya adalah model implementasi inklusi keuangan yang mudah diakses atau digunakan oleh masyarakat. Pasalanya, banyak inisiatif inklusi keuangan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia, akan tetapi tidak semuanya berhasil.

 

"Tidak masalah model seperti apa yang digunakan, pelajaran utamanya adalah harus memberikan keuntungan besar dan berkelanjutan," ujarnya.

 

Dia menyebut, sistem perbankan yang modern saat ini dapat menjadi pendekatan yang baik untuk dapat menjamah masyarakat agar masuk ke sistem keuangan. Hanya saja, tantangan yang akan dihadapi seberapa jauh tersedianya jaringan seluler karena itu dibutuhkan untuk mengoperasikan bank.

 

Strategi kedua yakni gerbang pembayaran secara digital yang luas. Menurut Liliana, rata-rata negara yang berhasil meningkatkan inklusi keuangan adalah mereka yang menggunakan layanan pembayaran secara digital karena itu sangat mudah digunakan masyarakat. "Dan, yang ketiga, ini yang sangat penting, keterjangkauan dalam mengakses infrastruktur digital. Seperti ponsel hingga internet," katanya.

 

Ia menekankan, tidak hanya soal tersedia atau tidak, infrastruktur digital yang ada tentunya harus terjangkau untuk seluruh masyarakat. Tidak terkecuali bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dengan pendapatan yang rendah. "Sebab, jika terlalu tinggi, kita akan memiliki masalah dalam menggunakan digitalisasi," kata dia.

 

Pada kesempatan yang sama, Profesor dari Harvard Kennedy School, Jay K Rosengard, mengatakan, Indonesia salah satu negara yang cukup berhasil meningkatkan inklusi keuangan lewat kehadiran perbankan di sektor pertanian.

 

Kementerian BUMN menyelenggarakan SOE International Conference & Expo 2022: Driving Sustainable and Inclusive Growth pada 17-18 Oktober 2022 di Nusa Dua, Bali. Event ini bagian dari dari Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Road to G20. SOE International Conference diselenggarakan sebagai komitmen pemerintah untuk mendukung implementasi aspek environment, social, and governance (ESG) dan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya di sektor kesehatan, inklusi keuangan, transformasi digital dan transisi energi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement