REPUBLIKA.CO.ID, TANJUNG PINANG -- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kadisdik Kepri), Andi Agung menyebut pembayaran gaji Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN di daerah itu dirapel tiga bulan sekaligus, terhitung Agustus-Oktober 2022. Jadwal itu merupakan pembaruan dari waktu pembayaran yang ditentukan sebelumnya.
"Awalnya memang mau dibayar dua bulan dulu, untuk Agustus dan September. Tapi sepertinya tertunda lagi," kata Andi Agung di Tanjungpinang, Selasa (4/10/2022).
Penundaan itu akibat APBD Perubahan Kepri 2022 yang baru disahkan pekan lalu. Sampai saat ini, APBD itu masih dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Jadi anggarannya belum bisa dicairkan, sampai evaluasi Kemendagri rampung," ujarnya.
Kendati demikian, Andi Agung meminta PTK Non ASN di Kepri tak perlu khawatir. Sebab, pihaknya sudah menganggarkan dana sebesar Rp 28 miliar untuk pembayaran gaji PTK Non ASN sisa bulan Agustus hingga Desember 2022. "Sudah dianggarkan dan disetujui melalui APBD Perubahan 2022," ujar dia.
Ia menyebutkan, awalnya anggaran gaji PTK Non ASN 2022 di lingkup Pemprov Kepri hanya selama enam bulan, yaitu periode Januari-Juli 2022. Menurutnya, kebijakan tersebut diambil oleh Plt Kadisdik Kepri sebelumnya.
"Makanya terjadi keterlambatan pembayaran gaji PTK Non ASN terhitung sejak Agustus hingga September 2022," katanya.
Ia menyampaikan, total PTK Non ASN di Kepri sebanyak 2.952 orang, meliputi guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB. Mereka memperoleh gaji sekitar Rp 2,4 juta per bulan.
Pihaknya berkomitmen mulai tahun 2023 anggaran gaji PTK Non ASN akan dianggarkan selama setahun penuh. Disdik Kepri kini tengah fokus menyelesaikan perpanjangan kontrak PTK Non ASN.
"Pak Gubernur Ansar Ahmad juga sudah mengingatkan agar gaji PTK Non ASN jadi prioritas pemerintah daerah di tahun depan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
