REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pemerintah menyadari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia akan menimbulkan efek domino. Berawal dari masalah kesehatan, kemudian menjadi masalah sosial yang berdampak pada sektor keuangan maka dibutuhkan instrumen untuk menanganinya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, APBN menjadi instrumen yang sangat penting dalam memberi dukungan terhadap pemulihan ekonomi sekaligus menjadi penyerap guncangan yang melindungi masyarakat dari berbagai guncangan perekonomian.
Dalam kondisi tidak biasa tersebut, pemerintah menyusun Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang memberikan landasan hukum yang kuat agar pemerintah dapat lebih fleksibel, responsif, dan antisipatif dalam penanganan pandemi Covid-19.
"Dalam hal ini, yang unik dari Indonesia, kami merancang bahwa pandemi ini dan semua tindakan tidak biasa yang akan kami terapkan untuk membantu orang-orang dari sisi kesehatan, sosial, serta usaha kecil menengah ini hanya memungkinkan untuk tiga tahun," ujarnya, Senin (6/6/2022).
Menurutnya kebijakan tidak biasa tidak bisa terus menerus dilakukan sehingga pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal untuk menyehatkan kembali APBN. Menurutnya, konsolidasi fiskal merupakan bentuk dari kredibilitas yang sangat sangat penting untuk sudut pandang kebijakan.
Jika respons kebijakan, baik sektor fiskal, moneter, dan keuangan sudah terbentuk, Sri Mulyani menegaskan, fokus Indonesia selanjutnya adalah memastikan bahwa kerangka kerja tersebut dapat melindungi rakyat.
"Kita harus memastikan dampak yang terjadi karena pandemi akan terkompensasi dan kita harus kembali ke tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Mengurangi kemiskinan dari segi akses kesehatan, layanan pendidikan, serta sebagai jaring pengaman sosial. Itulah tiga hal yang paling penting bagi kami," ucapnya.
Sri Mulyani menyebut, jalan untuk mencapai SDGs tidak akan mudah karena akan muncul berbagai tantangan baru, seperti kenaikan harga pangan dan energi akibat konflik geopolitik. Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah harus memastikan kebijakan dan instrumennya akan terus siap.
"Ketika ekonomi baik, Anda harus memastikan alat fiskal Anda akan siap dan lebih sehat. Ketika kondisinya sangat buruk, Anda menggunakan semua ruang untuk membatasi kerusakan akibat guncangan. Sekali lagi, setiap ruang yang Anda miliki, Anda benar-benar harus memastikan, Anda tepat waktu, fleksibel, tetapi juga akuntabel. Tata kelola yang baik sangat itu penting," tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
