REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan sasaran pembangunan pada tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9 persen. Selain itu, pemerintah menyasar penurunan emisi gas rumah kaca 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375- 0,378, indeks pembangunan manusia 73,29-73,35, tingkat kemiskinan 7-8 persen.
"Dan indikator pembangunan adalah nilai tukar petani antara 103 hingga 105, nilai tukar nelayan 105 hingga 107," ujar Suharso dalam konferensi pers menteri usai sidang kabinet, Rabu (16/2/2022).
Suharso mengatakan sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah 2023 yakni peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Maka terdapat beberapa kebijakan prioritas pada 2023 antara lain percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditarget nol persen pada 2024.
Selain itu, kebijakan prioritas lainnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan. Kemudian penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan job mengingat Tingkat pengangguran terbuka pada 2021 yakni 6,49 persen.
"Kemudian (kebijakan) pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas," kata Suharso.
Pemerintah juga lanjut Suharso, menjadikan ekonomi hijau sebagai kebijakan prioritas berikutnya dilakukan pada 2023. Ini karena Indonesia akan mencapai net zero emission pada tahun 2060.
Karenanya, pembangunan rendah karbon dan transisi energi menjadi penting sebagai respon terhadap perubahan iklim. "Kemudian melanjutkan dan menyelesaikan infrastruktur terutama infrastruktur dasar termasuk antara lain adalah air bersih dan sanitasi," katanya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, dalam rapat kabinet juga dibahas sejumlah indikator makro ekonomi terkait sumber pertumbuhan dari sisi pengeluaran yang berasal dari sektor konsumsi sekitar 5 persen dan investasi meningkat pada level sekitar 6 persen.
"Ini selevel dengan sebelum pandemi Covid-19 dan ekspornya antara 6-7 persen dan tadi hilirisasi menjadi perhatian utama dan tentu memperhatikan dari global demand," tambah Airlangga.
Sedangkan dari sisi belanja pemerintah diprioritaskan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu transformasi kesehatan, kualitas pendidikan, reformasi perlindungan sosial, akselerasi infrastruktur, revitalisasi industri, reformasi birokrasi serta ekonomi hijau dengan berbagai turunan insentifnya.
"Sementara dari sisi suplai terutama dari sektor industri pengolahan, ini akan menjadi tantangan untuk dikembalikan yaitu pada level 5,3 - 5,8 persen, kemudian sektor perdagangan, sektor informasi komunikasi, akomodasi, makanan-minuman serta sektor pertanian," ungkap Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
