REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Dr Tirta Mandira Hudhi, menyarankan pemerintah segera menuntaskan pemberian dosis lengkap vaksin Covid-19 pada masyarakat dibandingkan berbicara mengenai pemberian vaksin booster. Dia menyebut, saat ini masyarakat perlu bersyukur karena cakupan vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 45 persen.
Artinya, sudah melebihi standar yang telah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni sebesar 40 persen dari keseluruhan penduduk di suatu negara. Namun bila dicermati secara mendalam, kata dia, Indonesia dapat memperluas cakupan vaksinasi lebih tinggi lagi.
Sayangnya, dibandingkan menuntaskan pemberian dua dosis vaksin pada masyarakat, pemerintah kini dinilai justru sibuk membicarakan pemberian vaksin booster yang direncanakan akan mulai diberikan pada 12 Januari 2022 itu. "Jadi lucu sekali ada orang (berpendapat) mendapat booster supaya tidak terkena Covid-19. Dia tidak mengerti definisi vaksin. Itu apa saja dia tidak mengerti," kata Tirta dalam webinar Hasil Survei Nasional 2022 bertajuk "Anak Muda dan Covid-19: Berbhineka Kita Teguh, Ber-Hoax Kita Runtuh" yang diikuti di Jakarta, Rabu (5/1/2022).
Menurut dia, membicarakan pemberian vaksin booster masih sangat dini untuk kondisi di Indonesia sekarang. Karena masih banyak daerah atau kelompok masyarakat yang belum bisa atau mendapatkan dosis vaksin sebanyak dua dosis.
Selain itu, relawan dan pegiat media sosial yang fokus dalam penyebaran Covid-19 ini menyebutkan, para ahli kini memiliki dua pendapat berbeda. Terdapat ahli yang mengatakan bahwa booster harus segera diberikan jika melihat kondisi pandemi Covid-19 saat ini, terlebih dengan adanya omicron.
Ada pula ahli seperti dirinya, yang berpendapat bila Indonesia belum siap untuk memberikan vaksin booster selain pada tenaga kesehatan. Mengenai hal ini, dibandingkan memberikan booster masyarakat cukup terus menjaga protokol kesehatan dengan terus memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak dibarengi dengan percepatan dosis vaksin lengkap kepada semua kalangan.
"Asalkan kita dua dosis vaksin, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Tapi kalau kita belum dapat dosis lengkap, itu sangat berisiko bagi kita. Apalagi yang belum mendapatkan vaksin atau orang-orang yang sangat berisiko," kata dia.
Dr Tirta juga menyoroti, terdapat pihak yang sudah mulai mendapatkan vaksin booster tanpa mengerti fungsi dari booster itu sendiri. Dia menyarankan, pemerintah untuk bersikap tegas dan bila diperlukan, selain pada tenaga kesehatan, pemberian booster lebih baik difokuskan pada kelompok rentan yang benar-benar membutuhkan juga melakukan edukasi kepada masyarakat terkait hal ini.
Sedangkan pada masyarakat, pemerintah lebih baik benar-benar memberikan edukasi terkait booster supaya informasi yang diterima dapat merata ke semua pihak. Karena sampai hari ini, banyak pihak yang beranggapan dengan booster dirinya tak akan bisa terkena Covid-19 akibat dari banyaknya informasi berbeda yang beredar dalam masyarakat.
"Padahal kita tahu, vaksin dan booster itu supaya kita kalau kena Covid-19 tidak memiliki gejala berat. Jadi orang-orang ramai booster itu karena mereka tidak ingin terkena Covid-19," kata dia.
Pada kesempatan berbeda, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Denpasar, Bali meyakinkan melalui pengawasan secara ketat dari TNI-Polri dan juga pemerintah setempat, maka tidak ada vaksin booster ilegal yang masuk di wilayah Bali. "Sampai saat ini saya melihat bagaimana pemerintah dan juga TNI-Polri berkonsentrasi mempertanggungjawabkan rantai distribusi vaksin itu, dan bagaimana pemerintah juga menyiapkan manajemen risiko untuk menghindari vaksin ilegal," kata Ketua IDI Cabang Denpasar, dr I Ketut Widiyasa, saat dikonfirmasi di Denpasar, Bali, Rabu (5/1/2022).
Dia menjelaskan, proses distribusi sudah melalui pemeriksaan yang ketat, pengawalan secara masif oleh petugas dan juga dibawa dari gudang obat masing-masing daerah. Selain itu, setiap fasilitas kesehatan yang akan menyelenggarakan vaksinasi juga berada dalam pengawasan Dinas Kesehatan Bali. Untuk itu, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait vaksinasi booster ilegal harus dihindari.
"Saya yakin pemerintah juga sudah menyiapkan manajemen risikonya untuk mencegah vaksin palsu. Namun, dalam pelaksanaannya pasti ada aja oknum-oknum ingin memanfaatkan ketakutan masyarakat terkait vaksin itu. Seperti menyebarkan informasi hoakstentang memberikan suntikan kosong, vaksin palsu, tapi tetap semua yang vaksin itu tercatat dan aman," ujarnya.
Sebelumnya, untuk tenaga kesehatan yang divaksinasi booster sudah mencapai lebih dari 85 persen untuk seluruh Bali. Dia mengatakan, tidak ada dampak signifikan yang terjadi, hanya respon tubuh yang tidak jauh berbeda saat vaksin dosis pertama dan kedua.
"Capaian seluruh Bali sampai pada Oktober 2021 mencapai 85 persen dan saya yakin semuanya saat ini sudah lebih, dan melampaui target pemerintah. Saat itu vaksin dosis ketiga dengan jenis Moderna," katanya. Sementara untuk pelaksanaan 12 Januari mendatang masih menunggu sistem pelaksanaannya dari pemerintah pusat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
