REPUBLIKA.CO.ID, Di tengah pandemi Covid-19, stabilitas politik negara dipertaruhkan. Kondisi itu dialami sejumlah negara yang tidak hanya mengalami krisis kesehatan, tetapi juga goncangan politik. Pandemi Covid-19 bisa memicu atau bahkan memperparah ketidakstabilan politik yang selama ini sudah rentan.
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menghadapi seruan untuk mengundurkan diri oleh partai koalisi pemerintahan di akhir Juli 2021. Penyebabnya, dia mencabut aturan darurat nasional untuk pembatasan Covid-19 pada 21 Juli tanpa persetujuan Raja Malaysia. Kerajaan Malaysia menilai keputusan PM Muhyiddin melanggar konstitusi. Malaysia merupakan negara monarki konstitusional di mana Raja masih memiliki kekuasaan untuk mempertimbangkan keadaan darurat negara.
Meski sejak berkuasa pada Maret 2020 kepemimpinan Muhyiddin rapuh akibat koalisi pemerintahan yang tidak stabil, pandemi Covid-19 memperparahnya. Usai perseteruan dengan Raja itu, aksi demonstrasi besar pertama di Malaysia terjadi. Warga Malaysia yang protes marah terhadap penanganan pandemi Covid-19. Malaysia mencatat rekor kasus Covid-19 hingga menembus lebih dari 20.000 kasus pada pekan pertama Agustus 2021.
Kemarahan atas kegagalan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 juga memperparah krisis politik di Tunisia. Demonstrasi besar-besaran terjadi di Tunisia yang berujung pada Presiden Kais Saied memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi, membubarkan pemerintahan, dan membekukan parlemen pada 25 Juli 2021. Krisis politik semakin dalam dengan belum terbentuknya pemerintahan baru Tunisia dua pekan pasca-pemecatan perdana menteri.
Tunisia menjadi negara dengan angka kasus positif Covid-19 tertinggi di Afrika. Pandemi terjadi saat Tunisia berjuang dengan stagnasi ekonomi selama bertahun-tahun. Kebijakan karantina nasional pada awal pandemi membuat warga negara tidak bisa bekerja. Karantina pun ditolak masyarakat yang membuat infeksi Covid-19 terus melonjak. Di saat yang bersamaan, vaksin Covid-19 sulit didapat dengan distribusi yang kacau. Sistem kesehatan negara pun rusak dan kewalahan menangani pandemi.
Krisis kesehatan yang semakin parah dialami Myanmar akibat terguncangnya politik negara pasca-kudeta militer pada 1 Februari 2021. Myanmar menghadapi demonstrasi besar-besaran untuk menentang pemerintahan junta militer setelah kudeta yang masih terjadi di beberapa titik hingga kini. Kondisi itu juga ditambah bentrokan militer dengan kelompok etnis bersenjata yang melawan. Kekacauan itu berkelindan dengan kondisi masyarakat yang kewalahan untuk mendapatkan layanan kesehatan karena meningkatnya Covid-19.
Sejumlah negara bagian Myanmar mengalami kekurangan oksigen. Sistem kesehatan Myanmar memang jatuh usai kudeta dengan dokter dan perawat mogok untuk menolak komando militer. Myanmar melaporkan 294 ribu kasus Covid-19 dengan hampir 9.000 kematian. Akan tetapi, data ini diragukan tidak sesuai dengan kenyataan yang bisa jauh lebih tinggi akibat kurangnya pengujian.
Pengalaman ketiga negara itu memberi gambaran penanganan pandemi Covid-19 yang buruk bisa memicu krisis politik. Begitu juga saat negara tengah menghadapi krisis politik, pandemi Covid-19 bisa memperdalam masalah yang ada. Kondisi itu semestinya mengingatkan para politisi untuk memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 daripada ego meraih kekuasaan.
Berkaca pada kondisi di Tanah Air, dengan masih tingginya kasus Covid-19 terutama karena varian Delta, tokoh politik justru berlomba mencari perhatian publik dengan memasang berbagai baliho. Ada juga perang sesama politisi dengan mengerahkan buzzer di media sosial. Jika tidak ingin jatuh pada krisis, sebaiknya fokus para politisi tetap pada menangani pandemi Covid-19. Jika di tengah kondisi krisis kesehatan, para politisi haus kekuasaan, saatnya tandai mereka untuk tidak lagi dipilih di pemilu selanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
