REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku pemerintah mengedepankan empat pilar untuk mencapai visi 'Indonesia Maju 2045'. Pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kedua pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan, serta keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Airlangga mengatakan, kelas menengah akan menjadi salah satu kunci dalam mencapai visi itu. Terutama dalam mendukung pembangunan negara di masa depan.
Maka, penciptaan lapangan kerja khususnya bagi kelas menengah menjadi isu penting. Sebab, penduduk kelas menengah dan berusia produktif yang akan menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia.
Produktivitas angkatan kerja, baik dari kelas menengah maupun bukan, disadari Pemerintah Indonesia menjadi kunci supaya negara ini memiliki daya saing tinggi di kancah perekonomian global. Hal ini diawali dengan peluncuran program 'Making Indonesia 4.0' pada 2018 lalu.
Salah satu yang menjadi titik berat dalam program ini, yaitu proses digitalisasi pada segala lini bisnis dan ekonomi. Nilai ekonomi digital di Indonesia meningkat sebesar 11 persen dari 40 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 44 miliar dolar AS pada 2020.
Angka itu berpotensi naik lagi menjadi 124 miliar dolar AS pada 2025. Jumlah tersebut diproyeksikan akan menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Skor Literasi Digital Indonesia pada Global Innovation Index (2020) sebesar 3,47 dari skala 5,00.
Dalam 15 tahun ke depan, Indonesia membutuhkan sekitar sembilan juta talenta digital atau 600 ribu talenta setiap tahunnya demi mendukung agenda transformasi digital. Terlebih, saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19. Kesempatan ekonomi yang ada benar-benar bergantung kepada ekonomi digital.
"Pemulihan (reset dan rebooting ekonomi) membutuhkan akselerasi, dan ekonomi digital yang akan dapat mewujudkannya dalam waktu dekat ini," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu (30/6).
Ia melanjutkan, kesuksesan ekonomi digital disokong oleh perkembangan infrastruktur teknologi digital. “Dalam hal ini, pemerintah sedang membangun infrastruktur 5G yang nanti akan meningkatkan konektivitas seluruh daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote,” ujarnya.
Pemerintah, kata dia, juga sudah merilis Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Regulasi ini menjadi terobosan dalam menciptakan struktur ekonomi lebih kuat dan berkelanjutan, serta mereformasi beberapa regulasi terdahulu yang berpotensi menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Sebagai target jangka menengah dari kebijakan penciptaan lapangan kerja di Indonesia akan fokus kepada tiga strategi. Yaitu ekonomi hijau (green economy), ekonomi biru (blue economy), dan ekonomi digital. Konsep ‘ekonomi hijau’ diimplementasikan melalui transisi kepada energi terbarukan, mendorong keberlanjutan dan produktivitas dari rantai pasok minyak sawit, lalu ekonomi sirkular dengan pemanfaatan limbah minyak sawit sebagai bioenergi, dan sebagainya.
Lalu demi mengembangkan ‘ekonomi biru’, pemerintah fokus meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pembudidayaan ikan dan industri perikanan. Serta program rehabilitasi mangrove, karena jumlah masyarakat pesisir Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia.
“Sementara, dalam Presidensi G-20 di 2022 mendatang, Indonesia mendorong negara-negara G20 memperbaiki kondisi tenaga kerjanya melalui perlindungan tenaga kerja dan pengembangan kompetensi. Sekaligus penciptaan lapangan kerja yang inklusif dalam masa pemulihan ekonomi ini,” tegas Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
