REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan pelaksanaan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) 2021 disesuaikan dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas birokrasi di masa depan. Karena itu, ia meminta talenta calon birokrat ini benar-benar menjadi perhatian dalam proses rekrutmen ASN tahun ini.
Sebab, rekrutmen ASN merupakan tahap yang sangat menentukan keberhasilan dalam mencapai kualitas birokrasi masa depan. "Saya mengharapkan Kementerian PAN-RB, dapat mengkoordinasikan pelaksanaan rekrutmen pada tahun ini dengan sebaik mungkin, agar pemerintah benar-benar memperoleh talenta-talenta terbaik bangsa, bibit-bibit SDM ASN Unggul yang mampu mewujudkan birokrasi kelas dunia," kata Ma'ruf saat membuka Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 secara virtual, Kamis (4/3).
Ma'ruf yang juga Ketua Pengarah Komite Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) itu mengatakan, sejak 2012, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perencanaan dan pengadaan pegawai agar dapat memenuhi kriteria sistem merit. Yakni dengan menerapkan sistem seleksi yang dipandang mampu menjaga integritas semua tahapan proses rekrutmen ASN.
Namun demikian, kata Ma'ruf, perbaikan terhadap sistem ini tidak boleh berhenti dan harus terus dilakukan, termasuk penerapan manajemen talenta ASN guna menjamin perbaikan kualitas dan integritas
"Untuk itu istilah rekrutmen ASN seringkali disebut dengan akuisisi, karena kita ingin mengakuisisi talenta-talenta terbaik bangsa yang nantinya menjadi aset yang paling berharga," kata Ma'ruf.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan total jumlah kebutuhan rekrutmen ASN pada 2021 sekitar 1,3 juta pegawai. Tjahjo mengatakan, jumlah rekrutmen tahun ini kebanyakan untuk guru formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak satu juta dan sisanya tenaga lainnya formasi PPPK dan PNS.
"Jumlah yang tidak pernah kita lakukan sebelumnya," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/3).
Karena itu, pemerintah, kata Tjahjo, mencoba merumuskan prosedur, memperkuat dukungan kebijakan, mengidentifikasi berbagai risiko, dan berbagai persiapan lain yang diperlukan. Termasuk mencoba keteraturan sistem seleksi secara online bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Tjahjo menyampaikan saat ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah mematangkan terkait jadwal penerimaan.
Ia merinci, selain satu juta guru PPPK, pemerintah juga telah menentukan kebutuhan sekitar 189 ribu pegawai di Pemerintahan daerah. Kebutuhan ini terdiri dari 70 ribu PPPK jabatan fungsional selain guru, dan 119 ribu CPNS untuk berbagai jabatan teknis yang sangat diperlukan.
Termasuk tenaga kesehatan, dan tenaga lapangan lainnya yang secara operasional menjalankan tugas-tugas spesifik untuk memenuhi target-target pembangunan. Secara proporsional 70-80 persen merupakan tenaga-tenaga pelaksana utama di bidang pendidikan, penyuluh pertanian, penyuluh KB, atau pegawai yang langsung bertugas di lapangan.
Sedangkan untuk pengadaan ASN di Pemerintah Pusat pemerintah telah menentukan kebutuhan sebesar sekitar 83 ribu baik dari CPNS maupun PPPK. Formasi ini diajukan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi untuk berbagai jabatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
