REPUBLIKA.CO.ID, NAYPYITAW -- Organisasi kemanusiaan, Human Rights Watch (HRW) mendesakan pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan pemimpin politik lainnya. Angkatan bersenjata Myanmar mendeklarasikan darurat nasional untuk merespon kecurangan pemilu yang mereka tuduhkan.
"Tindakan militer menunjukan penghinaan pada pemilihan demokrasi bulan November lalu dan pada hak rakyat Myanmar untuk menentukan sendiri pemerintahnya," kata direktur HRW Asia, Brad Adams dalam pernyataannya, seperti dikutip Aljazirah, Senin (1/2).
"Kami khawatir dengan keselamatan dan keamanan para aktivis dan kritikus militer yang mungkin telah ditahan, militer harus menyadari aksi tersebut harus mereka pertanggung jawabkan, termasuk penganiayaan ditahanan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan," tambah Adams.
Ia mendesak pemerintah Myanmar untuk berbicara menentang aksi militer dan mempertimbangkan sanksi pada mereka yang bertanggung jawab atas aksi kudeta. Kekuasaan kini diserahkan pada Panglima Senior Jenderal Min Aung Hlaing.
Baca juga : Militer Diduga Kudeta, Media Myanmar tak Bisa Siaran
Ikuti Whatsapp Channel Republika
