Jumat 13 Nov 2020 00:15 WIB

Saran Organisasi Kedokteran Perlu Didengar Sebelum Vaksinasi

Brazil dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Muhammad Fakhruddin
Saran Organisasi Kedokteran Perlu Didengar Sebelum Vaksinasi (ilustrasi)
Foto: Republika
Saran Organisasi Kedokteran Perlu Didengar Sebelum Vaksinasi (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah mengungkapkan pelaksanaan vaksin covid-19 kepada  masyarakat akan dilakukan pada pekan ketiga Desember 2020. Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendengar dan memperhatikan masukan dan saran dari sejumlah organisasi profesi kedokteran yang mengusulkan agar pemerintah tidak terburu-buru melaksanakan vaksinasi massal kepada masyarakat.

"Saya sangat setuju dengan saran, masukan, dan pertimbangan organisasi-organisasi profesi ini. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentu tidak sembarangan memberikan pendapat. Tentu mereka sudah mengkaji dari berbagai aspek. Karena itu, sangat perlu didengar dan ditindaklanjuti," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Kamis (12/11).

Dirinya juga meminta pemerintah untuk mengikuti perkembangan pengadaan vaksin covid-19 di negara lain. Ia mencontohkan, Brazil dikabarkan telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavac hasil kerjasama dengan Sinovac Biotech. Alasan penghentiannya dikarenakan adanya 'insiden merugikan' yang melibatkan sukarelawan vaksin. Ia menjelaskan, insiden merugikan itu antara lain dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, cacat serius, rawat inap, cacat lahir dan 'peristiwa signifikan secara klinis' lainnya. 

"Kalau melihat alasan penghentian uji klinis di Brasil sangat serius. Walau di Indonesia belum ditemukan kendala, namun studi komparatif perlu dilakukan. Jangan sampai, di negara lain belum jalan, di Indonesia malah dilaksanakan," tegasnya.

Politikus Partai Amanat Nasional itu menambahkan, kalau betul pemerintah menjadwalkan vaksinasi di bulan Desember, artinya waktu yang tersedia saat ini tidak banyak. Ia pun mempertanyakan kecukupan waktu yang singkat untuk melakukan kajian dan pendalaman terhadap vaksin tersebut.

"Kita kembalikan sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi ada satu pesan yang harus diingat, keamanan dan keselamatan warga negara harus di atas segalanya," ungkapnya. 

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan vaksinasi Covid-19 kemungkinan akan dimulai pada minggu ketiga Desember 2020. Pelaksanaan vaksinasi ini mundur dari rencana awal yang disebut-sebut akan dimulai November ini.

"Kami akan melakukan vaksinasi di minggu ketiga Desember," kata Luhut dalam paparan pada acara The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources (SDSWR) secara virtual, Rabu (4/11).

Luhut mengatakan saat ini tengah dilakukan uji klinis fase ketiga di Bandung, Jawa Barat, yang dikembangkan Sinovac dan Bio Farma.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement