REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) menyampaikan, dari 24 pasangan calon (paslon) pemilihan gubernur 2020, hanya ada lima paslon yang mencantumkan isu penanggulangan Covid-19 dalam dokumen visi, misi, dan program kerja, baik dari sisi pandeminya maupun pemulihan dampak ekonomi.
"Ini baru dua-tiga hari atau empat hari kampanye. Mungkin ke depan saya kira ini jadi salah satu isu yang cukup strategis didiskusikan," ujar Peneliti SPD Erik Kurniawan dalam bincang politik virtual, Kamis (1/10).
Sementara, SPD baru menelusuri dokumen visi, misi, dan program kerja dari 51 paslon pemilihan bupati/wali kota di 20 kabupaten/kota. Dari 51 paslon, hanya ada sekitar 23 paslon atau 45 persen yang mencoba mencantumkan penanganan pandemi dalam dokumen visi, misi, dan program kerjanya.
"Penting bagi kemudian sebagian besar daerah mengetahui bagaimana calon pemimpinnya itu punya strategi terkait dengan penanganan pandemi ini," kata Erik.
Selain mengancam kesehatan, pandemi ini juga memengaruhi perekonomian. Maka, lanjut dia, selain mengangkat strategi pengendalian penularan Covid-19, calon kepala daerah pun dapat menyampaikan strategi ekonomi saat penanganan dampak pandemi maupun pemulihannya.
"Dalam jangka panjang dua-tiga tahun ke depan bagaimana strategi ekonomi yang disampaikan oleh para kandidat itu jadi satu hal yang cukup penting, karena tanpa pandemi saja ekonomi jadi satu hal yang pelik," tutur Erik.
Dia mendesak, calon kepala daerah mengangkat isu yang strategis dan memperlihatkan komitmennya terhadap urusan penanggulangan pandemi Covid-19, baik dari sisi kesehatannya maupun dampak sosial ekonomi. Bukan justru mengutamakan politik identitas atau ujaran kebencian seperti tiga periode pilkada sebelumnya.
SPD mendesak para paslon kepala daerah lebih masif mematuhi protokol kesehatan dalam melakukan setiap kegiatan kampanye. Paslon dimina segera melakukan sosialisasi program kerja dalam penanganan Covid-19.
Selain itu, SPD mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar lebih tegas dalam menindak para pelanggar protokol kesehatan dalam masa kampanye. Sekaligus mempublikasikan para calon yang melanggar protokol kesehatan sebagai bentuk sanksi sosial.
Padahal, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian jauh-jauh hari selalu mengimbau penanganan Covid-19 harus menjadi isu sentral dalam Pilkada serentak 2020. Menurut Tito, para kandidat atau calon kepala daerah harus berlomba-lomba dalam memberikan gagasan penanganan Covid-19 agar semua warga terlindungi dari penularan.
"Pilkada serentak 2020 ini harus menjadi ajang adu gagasan calon kepala daerah untuk dapat mengonsolidasikan upaya penanganan Covid-19. Serta peningkatan kesejahteraan rakyatnya masing-masing," kata Tito dalam Rakor kesiapan Pilkada serentak 2020 dan pengarahan kepada Satgas Covid-19 di Padang Sumatera Barat, Selasa (25/8)
Ikuti Whatsapp Channel Republika