Sabtu 25 Jul 2020 00:05 WIB

Uji Klinis Sinovac, Legislator: Jangan Ada Tipu-Tipu Ilmiah

Saat ini uji klinis vaksin Sinovac tengah dilakukan di Bio Farma. 

Rep: Ali Mansur / Red: Agus Yulianto
Seorang staf tengah memeriksa vial vaksin yang diproduksi BUMN Cina, Sinovac yang berbasis di Beijing
Foto: AP
Seorang staf tengah memeriksa vial vaksin yang diproduksi BUMN Cina, Sinovac yang berbasis di Beijing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran vaksin Sinovac, China yang akan manjalani uji klinis tahap ketiga, mendapat tanggapan luas dari masyarakat. Di media sosial marak disuarakan kekhawatiran atas keamanan vaksin yang akan diuji klinis awal Agustus ini. Rencananya, vaksin ini akan tuntas dan dapat diproduksi massal pada 2021 mendatang.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, minta Pemerintah berhati-hati melakukan berbagai tahapan uji klinis ini. Selain itu Pemerintah harus dapat meyakinkan masyarakat bahwa uji klinis vaksin ini aman. 

"Pemerintah harus mengawasi dengan serius uji klinis vaksin Covid-19 yang dikembangkan perusahaan Sinovac Biotech asal China, yang bekerja sama dengan BUMN Bio Farma. Harus dipelototi betul proses uji klinis vaksin ini," tegas Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/7).

photo
Gedung Bio Farma, di Jl Pasteur, Kota Bandung. (Republika/ Edi Yusuf)

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Industri dan Pembangunan ini menganggap wajar jika masyarakat khawatir atas keamanan vaksin Covid 19 ini. Sebab, masyarakat di negara tempat vaksin ini diproduksi saja mendapat penolakan. Kekhawatiran tersebut, bisa jadi muncul karena Pemerintah kurang memberikan informasi yang tepat seputar vaksin yang akan diproduksi massal itu. 

Dikatakan Mulyanto, pada saat yang sama beredar berita kurang baik mengenai vaksin "made in China" tersebut. Tidak heran jika kemudian masyarakat khawatir bahkan takut untuk terlibat dalam proses uji klinis tersebut. 

"Meskipun kita sangat membutuhkan vaksin Corona tersebut, tetap saja kita perlu menerapkan azas kehati-hatian. Tetap harus proporsional, profesional dan rasional-obyektif," kata mantan Sekretaris Kementerian Riset dan Teknologi era Presiden SBY ini. 

Mulyanto juga menegaskan, Pemerintah wajib mengawasi secara ketat proses uji klinis ini secara objektif. Pemerintah harus menjamin bahwa uji klinis ini dilaksanakan oleh ahli yang berkompeten dan memiliki reputasi baik,berjalan secara transparans, akuntabel, sesuai dengan kaidah scientific dan efektif.  

"Jangan ada tipu-tipu ilmiah. Jangan sampai karena tekanan bisnis, obyektifitas riset dimanipulasi. Jangan sampai relawan yang menjadi obyek uji klinis ini sekedar menjadi “kelinci percobaan” bisnis vaksin yg tidak jelas perlindungannya," tegas Mulyanto.

Oleh karena itu, Mulyanto juga minta Pemerintah lebih serius mendorong produksi vaksin Merah Putih yang tengah dikembangkan konsorsium LBM Eijkman dengan lembaga litbang nasional lainnya. Tujuannya agar Indonesia tidak tergantung pada vaksin impor dan menjadi pasar bisnis vaksin. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement