Rabu 13 May 2020 19:04 WIB

Pemerintah Diminta Cermat Sebelum Buka Aktivitas Bisnis

Keputusan untuk membuka aktivitas bisnis harus dilandasi dengan kajian matang.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Teguh Firmansyah
Penjual jasa servis telepon genggam menawarkan jasanya di kawasan Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta, Rabu (13/5/2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan para penjual jasa servis telepon genggam di PGC menawarkan jasanya di tepi jalan karena larangan membuka gerai di mal tersebut.
Foto: Antara/Galih Pradipta
Penjual jasa servis telepon genggam menawarkan jasanya di kawasan Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta, Rabu (13/5/2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menyebabkan para penjual jasa servis telepon genggam di PGC menawarkan jasanya di tepi jalan karena larangan membuka gerai di mal tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengkritisi rencana pemerintah membuka kembali aktivitas bisnis. Ia menilai pemerintah harus betul-betul cermat sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.

"Kebijakan pemerintah untuk membuka aktivitas bisnis dan sekolah harus dicermati dan betul-betul dilandasi kajian yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan kebijakan. Sudahkah pemerintah melakukan hal tersebut?," kata Netty kepada Republika.co.id, Rabu (13/5).

Baca Juga

Ia meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru membuka aktivitas bisnis.

Mesipun ia memahami bahwa ekonomi dalam negeri sedang terpuruk, namun hal itu menurutnya tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga seluruh dunia.

 

"Akan tetapi semua negara yang mengeluarkan kebijakan pembukaan aktivitas bisnis dan masyarakat adalah mereka yang berhasil melakukan pengendalian kasus (flattening the curve) bahkan menang melawan covid-19. Kita belum pada posisi menang atau mampu menangani. Bukan begitu?," ungkapnya.

Ia mencontohkan, dilihat dari grafik peningkatan kasus positif terus terjadi. Bahan berdasarkan data pemerintah hingga Selasa (12/5), grafik dari hari ke hari membentuk kurva menanjak.

Politikus PKS itu menyarankan, sebelum membuka aktivitas bisnis, pemerintah harus memastikan bahwa mampu mengendalikan dan menang melawan covid-19. Ia menganggap keselamatan jiwa masyarakat lebih penting dari sekedar mengerek persentase pertumbuhan ekonomi.

"Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah fokus dulu lakukan kebijakan testing dan tracking yang menyeluruh. Baru kemudian diberikan keleluasaan aktivitas bisnis," ungkapnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement