REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengkritisi rencana pemerintah membuka kembali aktivitas bisnis. Ia menilai pemerintah harus betul-betul cermat sebelum memberlakukan kebijakan tersebut.
"Kebijakan pemerintah untuk membuka aktivitas bisnis dan sekolah harus dicermati dan betul-betul dilandasi kajian yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan kebijakan. Sudahkah pemerintah melakukan hal tersebut?," kata Netty kepada Republika.co.id, Rabu (13/5).
Ia meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru membuka aktivitas bisnis.
Mesipun ia memahami bahwa ekonomi dalam negeri sedang terpuruk, namun hal itu menurutnya tidak hanya dialami Indonesia, melainkan juga seluruh dunia.
"Akan tetapi semua negara yang mengeluarkan kebijakan pembukaan aktivitas bisnis dan masyarakat adalah mereka yang berhasil melakukan pengendalian kasus (flattening the curve) bahkan menang melawan covid-19. Kita belum pada posisi menang atau mampu menangani. Bukan begitu?," ungkapnya.
Ia mencontohkan, dilihat dari grafik peningkatan kasus positif terus terjadi. Bahan berdasarkan data pemerintah hingga Selasa (12/5), grafik dari hari ke hari membentuk kurva menanjak.
Politikus PKS itu menyarankan, sebelum membuka aktivitas bisnis, pemerintah harus memastikan bahwa mampu mengendalikan dan menang melawan covid-19. Ia menganggap keselamatan jiwa masyarakat lebih penting dari sekedar mengerek persentase pertumbuhan ekonomi.
"Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah fokus dulu lakukan kebijakan testing dan tracking yang menyeluruh. Baru kemudian diberikan keleluasaan aktivitas bisnis," ungkapnya.