Selasa 25 Feb 2020 17:25 WIB

Seluruh Pulau Sebaru Kecil Jadi Ring 1 Observasi WNI

WNI dari kapal World Dream akan tiba di Pulau Sebaru Kecil pada Jumat (28/2).

Sebanyak 188 WNI ABK kapal pesiar World Dream yang berlabuh di Hong Kong dijadwalkan tiba di Pulau Sebaru Kecil, Jumat (28/2), untuk menjalani observasi.
Foto: VIncent Vu/AP
Sebanyak 188 WNI ABK kapal pesiar World Dream yang berlabuh di Hong Kong dijadwalkan tiba di Pulau Sebaru Kecil, Jumat (28/2), untuk menjalani observasi.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Antara, Mabruroh

Pulau Sebaru bersiap untuk menerima 188 warga negara Indonesia (WNI) dari kapal World Dream. Rencananya, mereka akan berlayar dari Hong Kong besok (26/2).

Baca Juga

Seluruh Pulau Sebaru Kecil nanti akan menjadi daerah Ring 1 yang hanya dapat dimasuki oleh tim kesehatan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebaru Kecil sudah siap untuk menjadi tempat observasi. Mereka akan dijemput di Selat Durian di Kepulauan Riau oleh KRI Dr Soeharso pada 26 Februari 2020.

"Seluruh pulau adalah Ring 1, jadi siapapun yang memasuki daerah tersebut memasuki Ring 1. Ring 2 kita tempatkan di kapal yang membuang jangkar di sana, belum tentu KRI Dr Soeharso, bisa saja kapal yang lain," jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto lewat konferensi video di gedung Kemenkes, Jakarta, Selasa (25/2).

Hal itu dilakukan karena Ring 2 akan digunakan sebagai kendali administrasi. Jika menggunakan pulau lain maka jaraknya akan terlalu jauh dari wilayah observasi di Sebaru Kecil, tegas pria yang akrab disapa Yuri itu.

Ring 1 hanya akan terdiri dari 188 WNI tersebut dan tim kesehatan Kemenkes serta tim pendukung untuk kebersihan dan pengawasan yang akan berangkat menuju Sebaru Kecil pada Rabu (26/2), terang dia. Memang ada pulau yang dekat tapi tidak terdapat fasilitas apapun dan hanya merupakan pulau kosong tanpa air bersih dan listrik.

Kapal yang berperan sebagai Ring 2 akan menjadi pusat kendali administrasi untuk memantau pasokan rutin logistik. Seperti makanan dan bahan bakar minyak (BBM) untuk genset yang dipakai untuk mengaliri listrik pulau itu.

Untuk menyambut kedatangan mereka yang diperkirakan terjadi pada 28 Februari 2020, tim dari Kemenkes akan menyiapkan dan membersihkan delapan bangunan yang sudah berdiri di pulau tersebut sejak 2008.

"Sebaru Kecil sudah ada bangunan yang dulu dibangun 2008 dan diresmikan oleh Pak Presiden waktu itu SBY. Di mana Sebaru Kecil sudah didesain untuk klinik rehabilitasi ketergantungan narkoba," tegas Yuri.

Selain delapan bangunan bertingkat yang sudah berdiri dengan setiap kamarnya, terdapat juga ruang makan bersama. Tempat itu ideal menjadi tempat observasi karena di sana hanya berdiri bangunan rehabilitasi itu tanpa ada aktivitas warga.

Bupati Husein Murad menyatakan warga Kepulauan Seribu siap menerima kedatangan WNI yang akan diobservasi di Pulau Sebaru, Kelurahan Pulau Kelapa. Sosialisasi, kata dia, sudah dilakukan.

"Tugas saya untuk menyosialisasikan kepada masyarakat dan semua nya telah paham untuk rencana observasi tersebut," kata Husein.

Husein mengatakan, dia bersama instansi teknis terkait, baru selesai melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Bupati terus mengimbau agar warga kepulauan seribu untuk menerima mereka sebagai saudara, yang butuh dukungan dari seluruh warga negara di Indonesia.

Sehari sebelumnya, Senin (24/2), Bupati juga mengumpulkan ratusan orang perangkat daerah di kantor bupati dalam rangka sosialisasi program observasi 188 WNI virus Corona di Pulau Sebaru. Menurut Husein Pulau Sebaru Kecil sudah dipertimbangkan secara matang oleh pemerintah pusat dan dinilai paling tepat untuk tempat observasi.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putrano menyebutkan sebanyak 188 WNI saat ini masih berada di perairan internasional dekat Bintan, Kepulauan Riau. Mereka ditolak bersandar di seluruh negara termasuk Indonesia.

Hasil pemeriksaan kesehatan ekstensif berikut suhu tubuh itu menunjukkan bahwa seluruh kru WNI terbebas dari virus corona. Begitu pula seluruh penumpang kapal yang telah meninggalkan kapal pada pelayaran terakhir pada 9 Februari 2020 dari Hong Kong.

Sebanyak 191 personel kesehatan akan dikirimkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Pulau Sebaru. "Tim kesehatan dari TNI ini akan berangkat pada Rabu (26/2) dari Markas Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), Jakarta Utara," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi ketika dikonfirmasi.

Ke-191 personel kesehatan dari tiga matra TNI itu, kata dia, akan bergabung dengan tim dari BNPB dan Kementerian Kesehatan. "Tim aju sudah berada disana (Pulau Sebaru) untuk mengecek lokasinya. Besok (Rabu), tim kesehatan TNI dan lainnya akan berangkat. Mereka akan menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari tenda dan tempat observasi bagi WNI," ujar Sisriadi.

Jenderal bintang dua ini pun tidak menjelaskan secara rinci kapal apa yang akan digunakan tim kesehatan dari TNI, Kemenkes dan BNPB tersebut. "Mereka akan menggunakan kapal yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, Pulau Sebaru dipilih karena tidak berpenghuni dan memiliki cukup infrastruktur untuk menampung seluruh awak kapal. Pulau Sebaru Besar seluas 37,7 hektare masuk dalam Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu. Pulau ini memang tidak berpenghuni dan diperuntukkan sebagai lokasi wisata.

Evakuasi Diamond Princess

Selain rencana evakuasi WNI ABK kapal World Dream, pemerintah juga menyiapkan rencana evakuasi kapal pesiar Diamond Princess. Rencananya menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Achmad Yurianto, WNI di Diamond Princess akan dijemput dengan pesawat Garuda Indonesia.

"Oleh karena itu kita sedang mengkoordinasikan lebih lanjut, tentunya dalam hal ini adalah Kementerian Luar Negeri, untuk teknis penjemputan. Pada prinsipnya kita akan menjemput dan masih diperlukan beberapa hal koordinasi diplomatik antara kita dengan pemerintah Jepang," kata Yuri.

Pemerintah, kata dia, memaklumi beberapa koordinasi yang harus dilakukan karena ini merupakan kondisi yang tidak mudah. Dari 78 orang WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK), sembilan orang sudah dinyatakan positif Covid-19. Sejauh ini sudah lebih dari 600 orang yang berada di Diamond Princess dinyatakan terinfeksi penyakit tersebut.

Pemerintah akan bertindak lebih hati-hati mengingat terdapat kasus di mana negara lain yang terlebih dahulu mengevakuasi warganya mendapati mereka positif corona itu setelah kembali ke negara mereka. Padahal sebelumnya lolos dari pemeriksaan kesehatan.

Untuk kasus Diamond Princess, para WNI itu akan menjalani masa observasi lebih lama. Yaitu dua kali 14 hari atau sekitar 28 hari, berbeda dengan yang dilakukan untuk WNI dari Wuhan dan 188 ABK World Dream.

"Namun, kita sudah menyiapkan satu skenario bahwa mereka akan dijemput dengan pesawat terbang. Tentunya pesawa terbangnya yang sudah memiliki registrasi penerbangan menuju ke (bandara) Haneda dan itu adalah pesawat Garuda," kata Yuri.

Skema manajemen masih perlu dipersiapkan karena mereka tidak akan menggunakan metode biasa dan harus terpisah dari yang lain menggunakan fasilitas lain menuju ke bandara.

Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah segara mengeluarkan WNI dalam kapal Diamond Princess. Mereka kata Saleh, akan berkecil hati melihat banyak warga negara lain yang telah pulang ke negaranya.

”Negara-negara lain kan sudah melakukan evakuasi. WNI kita tahu itu. Tentu mereka akan berkecil hati jika belum ada informasi pasti terkait rencana evakuasi kepada mereka. Secara psikologis, mereka tentunya akan terganggu,” ujar Saleh dalam siaran pers.

Dan lagi ujar Saleh, kapal tersebut diketahui membawa banyak penumpang dan kru yang positif terinfeksi virus corona. Karenanya, tidak bijak jika WNI masih tetap berada di dalam kapal tersebut.

“Kalaupun tidak bisa langsung dibawa pulang ke Tanah Air, setidaknya mereka bisa dikeluarkan dulu dari kapal. Bagaimana caranya, tentu pemerintah yang lebih tahu. Apalagi sampai saat ini, menurut keterangan kemenkes, komunikasi pihak perwakilan kita masih terus dilaksanakan dengan otoritas Jepang,” tutur Saleh.

Karena itu, Saleh meminta Pemerintah segera melakukan langkah-langkah untuk mengevakuasi WNI. Mereka disebutnya pasti sudah resah. “Begitu juga keluarga mereka di tanah air ingin mendapatkan kepastian terkait penanganan yang akan dilakukan pemerintah kepada mereka,” terang Saleh.

Saleh namun memaklumi kehati-hatian pemerintah. “Kita memahami kekhawatiran pemerintah. Karena itu, proses evakuasi harus dilakukan secara hati-hati dan aman. Meski demikian, bukan berarti menunggu terlalu lama untuk diambil tindakan,” tegas Saleh.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement