REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengidentifikasi sebanyak 3.901 konten hoaks sejak Agustus 2018. Konten hoaks ini didominasi kategori politik sebanyak 973 hoaks pada periode Agustus 2018 hingga November 2019.
"Selama November 2019, sebanyak 260 hoaks, kabar bohong, dan berita palsu berhasil di-identifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," demikian disampaikan Plt Kepala Biro Humas Kemkominfo, Ferdinandus Setu, Selasa (3/12).
Ferdinandus menyatakan, hoaks paling banyak kedua adalah kategori pemerintahan mencapai 743 hoaks, 401 hoaks kesehatan, 307 hoaks kategori lain-lain. Kemudian, sebanyak 271 hoaks kategori kejahatan, 242 hoaks kategori fitnah, 216 hoaks kategori internasional, dan sisanya hoaks terkait bencana alam, agama, penipuan, mitos, perdagangan, dan pendidikan.
"Hoaks politik yang marak muncul pada April dengan didominasi kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)," ujar Ferdinandus.
Ferdinandus menegaskan, Tim Sistem Identifikasi Otomatis atau populer disebut AIS (Automatic Identification System) Kemkominfo dengan 100 personel dan dukungan mesin AIS yang bekerja 24 jam akan terus melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap seluruh konten Internet. Tim akan meninjau konten-konten bukan hanya terkait hoaks, melainkan juga terkait terorisme dan radikalisme, pornografi, perjudian, ataupun konten negatif lainnya.
"Kami mengimbau warganet yang menerima informasi elektronik yang patut diduga dan diragukan kebenarannya ke kanal pengaduan konten," ujar Ferdinandus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
