REPUBLIKA.CO.ID, oleh Retno Wulandhari, Intan Pratiwi, Sapto Andika Candra, Antara
Mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, dikabarkan akan segera mengisi jabatan penting di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Ahok telah memenuhi panggilan Menteri BUMN Erick Thohir, pada Rabu (13/11).
"Ahok datang ke Kementerian BUMN dan bertemu Menteri Erick. Memang mereka bicara banyak mengenai BUMN," ujar Arya, Rabu (13/11).
Arya mengungkapkan, Menteri Erick sangat berharap Ahok bisa bergabung di salah satu perusahaan BUMN. Namun, Arya tidak mengungkapkan secara pasti BUMN mana yang akan dipimpin mantan orang nomor satu DKI Jakarta ini.
"Sektornya kita belum tahu di mana. Posisinya masih dilihat harus melalui persetujuan juga. Yang pasti BUMN strategis," ujar Arya.
Menurut Arya, penunjukan Ahok menjadi salah satu petinggi perusahaan BUMN tidak lepas dari rekam jejaknya dalam melakukan perbaikan-perbaikan saat memimpin Jakarta. Arya mengatakan, Menteri Erick sendiri mengakui Ahok memiliki kapasitas yang baik.
Arya mengungkapkan, penunjukan Ahok ini sudah melewati koordinasi sebelumnya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ahok pun telah menyanggupi penunjukan tersebut.
Menurut Arya, bergabungnya Ahok ke BUMN akan segara diproses dengan cepat. "Nantinya tetap harus lewati proses yang ada termasuk ke TPA," kata Arya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku belum mengetahui jabatan yang akan diberikan kepada Ahok . Ia mengetahui, Ahok diundang datang ke kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11).
"(Ahok dipanggil ke Kementerian BUMN?) Ya. (Jadi apa?). Ya enggak tahu kita tunggu saja," ujar Luhut di Sentul International Convention Center, Rabu (13/11).
Saat ditanya awak media mengenai alasan pemanggilan Ahok, ia mengatakan, kerja Ahok bagus. Namun, ia meminta agar wartawan menunggu pengumumannya saja.
"Ya kan dia (Ahok) kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," kata dia.
Kementerian BUMN masih melakukan pembahasan lebih dalam terkait kekosongan kursi direktur utama perusahaan BUMN. Sejumlah perusanaan tersebut diantaranya PT Pertamina, PT Inalum, Bank Mandiri, Bank BTN dan MIND ID.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menilai penunjukan Ahok untuk menduduki kursi dirut BUMN sudahlah tepat. Hanya, kata Darmadi, Ahok mestinya perlu ditempatkan di BUMN yang memang sedang sakit.
"Namun, yang mesti diperhatikan adalah penempatan seseorang jadi direksi BUMN harus dilihat dari sisi kapasitas dan kapabilitasnya. Jangan ditempatkan di BUMN yang sudah stabil, tapi tempatkan Ahok di BUMN yang sedang sakit," ujar Darmadi di depan Komisi VI, Rabu (13/11).
Ia juga memerinci BUMN yang sakit ini antara lain adalah PLN, Jiwasraya, PTPN, dan Bulog. "Saya kira itu pilihan tepat jika Ahok ditempatkan di BUMN-BUMN itu. BUMN-BUMN yang banyak terindikasi permainan kotor dan korupsi sangat cocok buat Ahok," ujar Darmadi.
Namun, saat ditanya apa pastinya posisi Ahok di BUMN, Darmadi mengatakan belum mendapatkan informasi detail. Ia mengatakan, baru ada kepastian kemungkinan di bulan depan.
"Saya tidak tahu (BUMN apa). Mungkin Desember atau November saya tidak tahu. Tanya ke pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir)," ujar Darmadi.
Pihak istana kepresidenan mengaku belum tahu-menahu soal wacana dilibatkannya Ahok ke dalam salah satu BUMN. Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, meminta awak media untuk bertanya langsung kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham BUMN dan berwenang melakukan penunjukan direksi.
"Secara umum, saya tidak tahu apakah ada panggilan terhadap Ahok untuk keperluan di BUMN. Saya tidak tahu secara umum. Jadi lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak Kementerian BUMN," jelas Fadjroel di Istana Negara, Rabu (13/11).
Meski begitu, Fadjroel melihat bahwa Ahok memiliki peluang untuk menjabat posisi penting di BUMN. Ia berkaca pada dirinya yang sekarang masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adhi Karya. Syarat yang harus dipenuhi di antaranya adalah kesesuaian antara kemampuan akademik atau profesi.
"Kedua, tidak ikut dalam partai politik, tidak boleh berkecimpung dalam partai politik. Nah, ini yang mesti ditanyakan karena pak Ahok," kata Fadjroel.
"BUMN-BUMN yang banyak terindikasi permainan kotor dan korupsi sangat cocok buat Ahok," ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Darmadi Durianto.
Menurut dia, Ahok harus 'bebas' dari posisi sebagai kader suatu parpol bila memang diberi jabatan di BUMN. Ahok sendiri tercatat sebagai kader PDIP. Fadjroel menekankan bahwa jajaran direksi dan komisaris BUMN harus terbebas dari kegiatan politik.
"Kalaupun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri (dari parpol), karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel.
Menteri BUMN Erick Thohir
Respons Ahok
Pada Rabu pagi, Ahok telah mendatangi kantor Kementerian BUMN untuk bertemu Menteri BUMN Erick Thohir. Seusai bertemu Erick, Ahok mengungkapkan, pertemuan selama satu setengah jam membicarakan soal perusahaan BUMN.
"Intinya banyak bicara soal BUMN. Saya mau dilibatkan di salah satu BUMN. Itu saja," ujar Ahok.
Namun, ia belum dapat mengungkapkan jabatan maupun posisi yang akan ditempatinya kelak. Diketahui, saat ini dirut empat BUMN masih lowong, yaitu Bank Mandiri, Bank BTN, Inalum, dan PT PLN (Persero).
Posisi dirut Bank Mandiri kini kosong setelah ditinggal Kartika Wirjoatmodjo yang ditunjuk jadi wakil menteri BUMN. Kemudian kursi Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin yang juga ditunjuk menjadi wakil menteri BUMN. Kursi dirut Bank BTN yang ditinggal Maryono dan Dirut PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang dinonaktifkan terkait kasus proyek PLTU Riau-1.
Spekulasi yang muncul, sesuai latar belakang pendidikannya Ahok kemungkinan Ahok ditempatkan sebagai orang nomor satu di PLN ataupun Inalum. Ahok merupakan insinyiur pertambangan dari Fakultas Teknik Universitas Trisakti, yang kemudian menyelesaikan pendidikan magister di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.
"Saya cuma diajak untuk masuk di salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," kata Ahok.
"Mungkin nanti Desember atau November saya tidak tahu, mungkin tanya ke Pak Menteri," ujar Ahok menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
