Sabtu 27 Jul 2019 09:45 WIB

Hasto Bantah Hubungan PDIP dan Nasdem Merenggang

Sekjen PDIP menegaskan hubungan dengan parpol pendukung Jokowi-Maruf tetap kompak.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bayu Hermawan
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto
Foto: Republika TV/Muhamad Rifani Wibisono
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan, hubungan partainya dengan Nasdem tetap terjalin dengan baik. Hasto membantah isu yang mengatakan hubungan kedua partai pengusung Jokowi-Maruf itu merenggang dan tidak kompak.

"Kami ingin meluruskan, saya bersama Johnny G Plate, Sekjen Nasdem, di mana ada pihak yang mencoba melakukan framing. Seolah-olah koalisi tidak kompak, padahal kami semua membangun sistem pemerintahan yang baik," ujarnya di Jakarta, Jumat (26/7).

Baca Juga

Demi terus memperlancar komunikasi politik, partai yang tergabung dalam KIK terus menggelar dialog bersama. "Upaya dialog dengan pimpinan parpol dilakukan, itu sebagai upaya untuk membangun kesepahaman untuk bangsa dan negara," ujar Hasto.

Namun, keputusan akhir terkait koalisi pemerintahan tetap berada di tangan Presiden terpilih Joko Widodo. Dengan tetap mendengar masukan dari ketua umum partai politik yang bernaung di KIK. "Terkait dengan koalisi di pemerintahan, Pak Jokowi-lah yang nantinya akan memutuskan bersama ketua umum. Jadi kami kompak-kompak semua," ujar Hasto.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate. Menurutnya, framing yang membangun persepsi bahwa partai yang berada di Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tidak kompak adalah salah besar.  "Semua usaha untuk memecah belah, baik memecah belah tokoh politik, parpol, atau komponen bangsa itu tidak patriotik," ujar Plate.

Jokowi sendiri menegaskan, hubungan antara partai politik di Koalisi Indonesia Kerja masih sangat solid. Meskipun Tim Kampanye Nasional (TKN) secara resmi dibubarkan pada Jumat (26/7). Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, pembubaran dilakukan karena proses pemilu telah selesai. Pembubaran hanya menyasar TKN, tetapi tidak membubarkan Koalisi Indonesia Kerja.

"Koalisi tetap rukun rukun saja, lebih solid dari sebelumnya," ucap Jokowi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement