REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,8 triliun untuk biaya penunjang operasional penyelenggara pendidikan (BPOPP) atau program tistas (gratis berkualitas SMA/SMK negeri. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Hudiyono mengatakan, BPOPP atau program tistas tersebut ibarat iming-iming bagi siswa untuk mau bersekolah dan mengenyam pendidikan.
"Anggaran pendidikan telah disiapkan provinsi. Jadi tidak ada alasan lagi bagi siswa untuk tidak sekolah," kata Hudiyono di Surabaya, Jumat (19/7).
Hudiyono mengungkapkan, pencairan dana akan dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama anggaran yang dicairkan sebesar Rp 904.867.840.000 dan akan digunakan untuk jangka waktu enam bulan.
Terkait besaran satuan biaya program BPOPP per siswa per bulan, diakui Hudiyono, baik SMA/SMK negeri jumlahnya kurang lebih sama. Di Surabaya, bantuan SPP per siswa sebesar Rp 135 ribu. Sedangan di Mojokerto per siswa per bulan akan mendapatkan masing-masing Rp 120 ribu. Perbedaan jumlah biaya program BPOPP ini bergantung pada indeks kemampuan setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.
"Kalau di Surabaya itu Rp 135 ribu ya, tapi beda-beda tiap kabupaten/kota karena kita hitung berdasarkan indeks kemampuan daerah," ujar Hudiyono.
Hudiyono melanjutkan, terkait penggunaan dana meliputi kegiatan pembelajaran dan kestrakulikuler, peningkatan kompetensi sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. BPOPP juga diperuntukkan untuk tambahan penghasilan bagi GTT dan PTT. Penguatan pendidikan karakter, membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan membiayai kegiatan yang belum didanai oleh BOS reguler.
Hudiyono berharap dengan adanya program BPOPP itu bisa meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) yang saa ini masih ada di angka 84,12 persen. Yaitu dengan mendorong angka transisi siswa untuk melanjutkan pendidikan dari SMP sederajat ke SMA sederajat.
Hudiyono juga berharap, tistas bisa meningkatkan kualitas atau mutu sekolah di Jatim. Diakuinya, masih ada 60 persen sekolah di Jatim yang kualitasnya masih harus ditingkatkan. Karena itu, tistas juga harus dilaksanakan dengan mengacu pada manajemen berbasis sekolah.
"Rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) juga harus segera tuntas, diserahkan ke cabang dinas lalu ke provinsi. Sehingga komitmen cair awal Agustus bisa terlaksana dengan baik," kata Hudiyono.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono mengingatkan setiap sekolah tertib administrasi terkait BPOPP tersebut. Sehingga, kepala sekolah tidak malah terjerat masalah hukum atas pelaporan dan penggunaan dananya. Heru berharap, dalam pengelolaan dana BPOPP, sekolah juga mengikutsertakan guru dan komitee sekolah.
"Jadi memang perlu berhati-hati dan laporan harus bisa dipertanggungjawabkan," ujar Heru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
