REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pendudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, telah bekerja sama dengan 1.110 lembaga termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Lembaga-lembaga tersebut merupakan lembaga terpercaya yang telah memenuhi syarat ketat.
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri RI, Zudan Arif Fakhrulloh, mengaku bersyukur karena telah dipercaya oleh lembaga-lembaga besar yang kredibel dalam hal pendataan. Ia menyebut telah ada 265 juta masyarakat Indonesia mulai dari yang baru lahir sampai yang sudah berusia di atas 100 tahun, semuanya terdata.
“Sudah dipetakan 265 juta masyarakat Indonesia ini 86 persen Muslim. Sebaran terpadat kira-kira 56 persen penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Dan paling tipis tingkat kepadatan penduduknya ada di Papua hanya dua persen dari penduduk Indonesia,” ujar Zudan dalam acara penandatanganan kerja sama antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Gedung Baznas, Rabu (8/5).
Dengan pemanfaatan data ini, Kemendagri bisa mendorong tata kelola yang lebih baik di Baznas, ia bisa mengatakan itu karena mendapat testimoni dari lembaga yang sudah mendapat fasilitas data ini. Semua akan terdata secara detil dan lengkap, dan untuk Baznas akan mudah sekali memetakan para mustahik maupun muzaki, segmennya seperti apa akan lebih mudah kita ketahui.
Nanti juga bisa dipetakan berapa yang rutin membayar zakat setiap harinya, apalagi strata penduduk Indonesia cukup bagus pada usia muda. Misalnya, satu orang bersedekah Rp 2.000 per hari, dan ada 100 juta masyarakat yang melakukan ini, maka bisa didapat sampai triliunan per hari.
“Kita akan gunakan single identity yang akan terlihat dari database, bahkan yang pernah punya dua KTP, akan terbaca, lalu track record dari Polri dan lembaga lainnya juga akan terlihat. Ketika masyarakat sudah punya KTP elektronik, data lama akan terblokir. Ini perlu agar penduduk tidak punya lagi data banyak,” papar Zudan.
Jadi,sebanyak 1.110 lembaga tersebut, semua terintegrasi dan data masyarakat Indonesia yang perlu dimanfaatkan ini akan dijaga kerahasiaannya. Bahkan, nanti akan menggunakan sidik jari saja untuk memindai data seseorang. Sehingga pelayanan semua paperless, cukup hafal NIK atau dari sidik jari saja.
“Kita juga ada teknologi pindai wajah, sedang dikembangkan. Ini akan kita lakukan di semua unit, kami sedang bangun reputasi bangsa, branding bangsa. Saya suka sedih masuk bandara masih periksa KTP, kenapa tidak pakai sidik jari saja? Kan lebih mudah,” kata Zudan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
