REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Ikhwanul Kiram Mashuri
Teheran, 1 Februari, 40 tahun lalu. Jarum jam menunjuk angka 09.33. Sebuah pesawat Air France mendarat di bandar udara internasional ibu kota Iran. Seorang laki-laki, yang kemudian dikenal sebagai Ayatullah Ruhullah Imam Khomeini, menuruni tangga pesawat.
“Bagaimana perasaan Tuan?’’ tanya pilot ketika Khomeini bersiap keluar dari pesawat. ‘’
Biasa saja,’’ kata Khomeini datar.
“Biasa saja” yang keluar dari mulut Khomeini ternyata menjadi luar biasa ketika ratusan ribu orang menyambut laki-laki yang selama 14 tahun hidup dalam pengasingan di Prancis.
Ia mengasingkan diri untuk menghindari penangkapan oleh kaki tangan penguasa Iran saat itu, Shah Reza Pahlevi. Cuaca dingin di bulan Februari itu pun berubah menjadi “panas”, saat masyarakat berduyun-duyun menyambut kedatangan tokoh yang selama bertahun tahun memimpin perlawanan terhadap rezim Shah Reza.
Menjelang kedatangan Khomeini, aksi-aksi demonstrasi marak di mana-mana, terutama di kota-kota besar. Mereka munuduh Shah menjalankan pemerintahan yang brutal, korup, dan boros. Akibatnya, inflasi tinggi dan barang-barang kebutuhan sehari-hari langka.
Shah juga dianggap telah melakukan westernisasi. Ribuan orang Amerika dan Yahudi bekerja di Iran, di antaranya sebagai penasihat dan teknisi militer. Mereka mendapatkan berbagai keistimewaan dan bahkan kekebalan diplomatik. Mereka membawa kehidupan model Barat ke Iran.
Hal ini tentu tidak masalah bagi Shah dan keluarganya yang sekuler. Namun, gaya hidup seperti ini tentu saja berbenturan dengan identitas mayoritas warga Iran yang menganut Islam Syiah.
Kondisi seperti itulah yang kemudian membangkitkan perlawanan terhadap rezim Shah Reza, baik dari kelompok religius maupun sekuler, dalam bentuk aksi-aksi unjuk rasa. Demonstrasi ini bukan hanya untuk melawan rezim Shah, tetapi juga menyasar Kedutaan Besar (Kedubes) AS dan Israel. Mereka menganggap dua kedubes itu sebagai sarang mata-mata Barat dan alat untuk mengontrol Iran.
Setelah Shah Reza jatuh, Kedubes Israel ditutup, sementara Kedubes AS diduduki para aktivis. Pendudukan kantor Kedubes AS di Teheran selama 444 hari bahkan tercatat sebagai krisis penyanderaan terlama dalam sejarah.
Setelah para sandera dibebaskan, Kedubes AS dialihfungsikan sebagai museum. Banyak pihak menganggap krisis penyanderaan para diplomat AS ini sebagai bibit perseteruan abadi Iran-AS, sejak Khomeini mendarat di Teheran 40 tahun lalu hingga kini.
Sepuluh hari setelah Khomeini menjejakkan kakinya di Teheran—orang Iran menyebutnya 10 hari fajar menyingsing—rezim Shah pun rontok. Beberapa hari setelahnya, Republik Islam Iran dideklarasikan. Khomeini yang dianggap sebagai pemersatu kelompok-kelompok oposisi menjadi pemimpin tertinggi (mursyid a’la) revolusi dan sekaligus Republik Islam Iran.
Sebagai pemimpin tertinggi, apa yang dikatakan Khomeini pun dijadikan konstitusi dan undang-undang negara. Bahkan, julukannya pun bukan sekadar Ayatullah al-‘Uzma, tapi juga sebagai imam, sehingga sebutannya menjadi Ayatullah Ruhullah Imam Khomeini.
Dalam tradisi Syiah, jumlah imam sedikit, hanya 12 imam. Mereka sangat dihormati. Khomeini dianggap sederajat dengan imam. Ia adalah imam revolusi dan republik Islam. Rakyat Iran sangat menghormatinya. Makamnya berada di dalam masjid yang indah nan megah di Kota Qom, setiap hari dikunjungi masyarakat.
Kini, ketika rakyat Iran memperingati 40 tahun kemenangan revolusi, ada yang tidak berubah: perseteruannya dengan AS, meskipun yang bersinggasana di Gedung Putih silih berganti. “Matilah Kau Amerika”, “Enyahlah Amerika dan Zionis Israel ke neraka”, dan nada-nada kebencian lain kepada dua negara itu terus diteriakkan, baik dalam poster, demonstrasi, maupun pidato-pidato para pejabat.
Perseteruan dengan Amerika seolah tak beranjak dari tahun 1979. Dalam konteks persaingan geopolitik pun, Iran selalu lebih dekat dengan Rusia dan negara-negara lain yang anti-Amerika.
Sebaliknya, Amerika juga rajin mengancam Iran melalui berbagai jenis embargo ekonomi. Perundingan soal nuklir Iran pun selalu berjalan a lot, termasuk perundingan yang dilakukan pada masa Presiden Barack Obama, sebelum kemudian dicapai kesepakatan antara Iran dan enam negara kekuatan dunia (AS, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, dan Jerman) pada 2015. Inti kesepakatan, Iran akan mengurangi kegiatan nuklirnya dengan imbalan percabutan sanksi ekonomi.
Namun, kesepakatan itu kemudian dibatalkan secara sepihak oleh Presiden Donald Trump. Ia menilai kesepakatan yang dibuat pada masa Presiden Obama ini lebih menguntungkan Iran. Trump bahkan kemudian menggalang koalisi negara-negara untuk mengucilkan Iran. Pada 13 dan 14 Februari lalu, sebuah konferensi digelar di Warsawa, ibu kota Polandia, yang diikuti 60 negara.
Konferensi anti-Iran yang disponsori AS ini untuk pertama kalinya berhasil menyatukan para pejabat Israel dengan negara-negara Teluk dalam satu forum. Mereka membahas kekhawatiran Israel tentang program nuklir Iran dan keterlibatannya dalam beberapa konflik di Timur Tengah. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan terlihat berfoto bersama tokoh-tokoh senior dari negara-negara Arab seperti laiknya teman.
Namun, negara-negara Eropa terkemuka seperti Jerman dan Prancis memilih untuk tidak mengirim menteri luar negerinya. Kepala Kebijakan Uni Eropa Federica Mogherini, pemain kunci dalam kesepakatan nuklir Iran, juga tidak menghadiri konferensi ini.
Bagi sejumlah negara Arab, terutama beberapa negara Teluk, Zionis Israel tampaknya sudah dianggap sebagai bukan ancaman. Sejumlah pejabat tinggi Arab juga telah beberapa kali bertemu dengan pejabat Israel meskipun secara formal belum ada hubungan diplomatik. Yang justru mereka anggap ancaman serius adalah Iran. Mereka juga tidak pernah mempersoalkan program nuklir Israel sebagaimana mereka menganggap bahaya program nuklir Iran.
Kekhawatiran beberapa negara Arab—terutama negara-negara monarki Teluk—terhadap Iran barangkali lantaran negara ini telah menjelma sebagai kekuatan baru di Timur Tengah. Kekuatan yang dianggap bisa membahayakan kekuasaan negara-negara monarki, apalagi Iran juga telah menebarkan pengaruhnya di Yaman (Khouthi), Lebanon (Hizbullah), Suriah, dan Irak.
Yang menarik, kekuatan Iran justru tercipta setelah diembargo Amerika selama bertahun-tahun. Iran kini lebih mandiri dan berdikari, tidak seperti digambarkan pihak Barat/Amerika. Hampir semua kebutuhan sehari-hari bisa dicukupi dari produksi dalam negeri. Mereka juga telah berhasil memproduksi obat-obatan, mobil, senjata, peralatan militer, serta penemuan-penemuan canggih lainnya.
Bahkan, dalam rangka peringatan 40 tahun kemenangan revolusi, mereka telah berhasil meluncurkan rudal jelajah dengan jangkauan lebih dari 1.200 km, yang mampu mencapai Israel dan beberapa negara Eropa. Iran juga dipercaya bisa mengembangkan senjara nuklir sendiri.
Namun, di pihak Presiden Donald Trump, ketakutan atau kekhawatiran negara-negara Arab, khususnya negara-negara Teluk, terhadap Iran dan sebaliknya, kedekatan mereka dengan Israel, justru disambut gembira. Dengan demikian, ancaman terhadap keamanan Israel akan semakin berkurang. Trump selama ini memang dikenal sebagai pendukung utama Israel. Ia bahkan telah memindahkan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Geopolitik Timur Tengah sejak 40 tahun kemenangan Revolusi Islam Iran memang telah, sedang, dan terus berubah. Zionis Israel yang dulu dianggap musuh bebuyutan yang membahayakan kini justru dipandang sebagai teman. Kemenangan Revolusi Islam Iran yang dulu disambut gegap gempita sekarang malah dianggap membahayakan. Wallahua’lam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
