REPUBLIKA.CO.ID, MAMUJU -- DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyoroti kunjungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat ke Dubai, Uni Emirat Arab. Ini karena kunjungan tersebut dinilai tidak efisien.
"Rombongan pejabat Pemprov Sulbar yang dalam waktu dekat akan terbang ke Dubai di Uni Emirat Arab, menghadiri undangan pihak korporasi tidak efisien bagi pembangunan," kata anggota DPRD Sulbar, Sukri, di Mamuju, Jumat (15/2).
Sukri mengatakan, program tersebut jangan sampai hanya menghabiskan anggaran daerah di tengah kondisi perekonomian yang menuntut. Menurut Sukri, perjalanan pemerintah Sulbar ke Dubai tidak efisien karena kondisi pembangunan Sulbar yang belum memenuhi standar untuk dapat menarik investasi yang dimaksud.
"Objek pembangunan di Sulbar belum sesuai standarisasi nasional, sementara pemerintah mau menarik investor internasional, ini tidak sesuai," ujar politisi Demokrat itu.
Oleh karena itu, ia meminta agar pemerintah tidak melakukan kunjungan tersebut dan lebih fokus melaksanakan pembangunan yang ada di Sulbar. "Daripada membuang anggaran perjalanan, maka sebaiknya Pemprov lebih berpikir bagaimana memaksimalkan anggaran untuk program yang bisa mendukung pembangunan Sulbar agar layak menarik investasi," katanya.
Sementara, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Idris DP mengatakan kunjungan ke Dubai pada pertengahan Februari 2019, merupakan tidak lanjut kerja sama Pemprov Sulbar dengan korporasi dari Dubai. Yaitu, perusahaan Ahmed Ramadhan Juma (ARJ) yang merupakan korporasi multiyear yang fokus pada berbagai bidang.
Idris mengatakan, program tersebut merupakan peluang Pemprov Sulbar membangun kerja sama dengan Dubai. Sehingga, bukan hubungan antar pemerintahan dan pemerintahan, melainkan antara Pemprov dan korporasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
