REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran anggota DPR RI kembali menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (13/12). Hal ini tampak banyak kursi kosong pada rapat paripurna terakhir tahun 2018 sebelum memasuki masa reses.
Rapat paripurna yang dimulai pukul 10.40 WIB hanya dihadiri puluhan anggota DPR. Berdasarkan perhitungan kepala (head count) di ruang rapat paripurna sampai pukul 11.00 WIB, tercatat anggota yang hadir hanya 87 orang.
Perhitungan kepala dilakukan karena pihak Sekretariat Jenderal DPR tak mau membuka presensi kkehadiran anggota sebelum rapat paripurna dimulai. Hal ini berbeda dari kebiasaan di DPR.
Begitu pun Wakil Ketua DPR Utut Adianto yang menjadi pimpinan sidang ditemani Ketua DPR Bambang Soesatyo juga tidak membacakan daftar kehadiran anggota sidang ketika membuka rapat paripurna. Padahal dalam pembukaan rapat paripurna, biasanya selalu diikuti pembacaan jumlah kehadiran untuk menentukan kuorumnya rapat.
Namun pada saat itu, pimpinan sidang langsung memimpin rapat dengan agenda pertama yaitu pembacaan laporan Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR yang diawali dengan pergantian antar waktu (PAW) dua anggota Fraksi Hanura yaitu Sarifuddin Sudding yang diganti Tety Pinangkaan dan Muchtar Tompo digantikan Jalaluddin Akbar.
Namun, saat memasuki agenda laporan Komisi I DPR dan pengambilan keputusan tingkat dua sejumlah rancangan undang-undang (RUU) kerja sama di bidang kerja sama pertahanan, pimpinan sidang membacakan jumlah presensi atau kehadiran persidangan.
"Perlu kami sampaikan bahwa kita sudah dapat mengambil keputusan karena rapat sudah kuorum. Berdasarkan catatan sudah 295 anggota yang hadir," ujar Utut di ruang rapat paripurna, Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/12).
Setelah Utut membacakan absensi, jumlah anggota yang hadir ke rapat paripurna kembali bertambah. Berdasarkan head count sampai pukul 11.30 WIB, jumlah yang hadir menjadi 125 orang.
Memang, para anggota DPR masuk keluar ke dalam ruang rapat sejak rapat dimulai. Selain itu, bersamaan dengan sidang paripurna terdapat agenda Komisi II DPR dengan KPU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
