REPUBLIKA.CO.ID, Dalam upaya Indonesia mendorong seluruh negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) memainkan peran penting dalam mencapai target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs). Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai inisiator pertemuan pertama pimpinan Badan Pengawas Obat negara anggota OKI ini siap memperkuat peran dan postur regulator obat di tingkat internasional. Selain itu, dalam rangka meningkatkan daya saing untuk kepentingan ekonomi nasional, Indonesia memiliki potensi besar untuk memasarkan produk generik dan vaksin ke negara anggota OKI.
Selain industri vaksin lokal yang telah diakui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), BPOM merupakan salah satu lembaga pengawas obat di dunia yang memiliki level maturitas yang baik sesuai hasil dalam Otoritas Regulator Nasional (NRA) benchmarking yang dilakukan WHO. Hal ini menunjukkan BPOM mampu melakukan fungsi pengawasan obat dan vaksin sehingga menjamin bahwa obat dan vaksin yang diproduksi Indonesia aman dan sesuai dengan standar internasional. Selain itu Indonesia juga ditunjuk sebagai centre of excellence untuk pengembangan vaksin dan bioteknologi, sehingga dapat memimpin dan menjadi rujukan dalam pengembangan dan produksi vaksin bagi negara anggota OKI.
Tidak hanya itu. BPOM dalam perannya meningkatkan pengawasan mutu obat, standardisasi pengawasan obat serta sertifikasi halal di dalam negeri, telah menjalin kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan lembaga komunikasi umat Muslim nasional.
Forum khusus yang belum pernah dilaksanakan untuk otoritas regulatori obat itu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa obat termasuk vaksin yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan khasiat, keamanan dan mutu internasional.
Pertemuan internasional pertama di kalangan Kepala Badan Pengawas Obat OKI akan dihadiri 56 negara OKI diadakan di Jakarta pada 21-22 November 2018. Dalam pertemuan itu akan dilaksanakan sejumlah side events termasuk business forum dan pameran produk-produk obat dari negara-negara OKI.
Ini merupakan bukti kepercayaan internasional menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah pertama pimpinan Badan Pengawas Obat negara anggota OKI, juga sejalan dengan kinerja BPOM yang terus meningkat khususnya di bidang penguatan kewenangan dan wibawa BPOM untuk secara efektif melaksanakan pengawasan hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan. Pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan BPOM ke masyarakat, dan peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, serta mutu obat dan makanan.
Sebelumnya, pada pertemuan 14 November 2017 di Jeddah, Kepala BPOM-RI Penny K. Lukito dan Sekjen OKI, H.E. Dr. Yousef bin Ahmad Al-Othaimeen, sepakat mendorong terciptanya strategi dan komitmen nyata negara anggota OKI untuk mendukung ketersediaan dan kemandirian (self-reliance) dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan, termasuk vaksin, yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Sekjen OKI menyatakan apresiasinya kepada Indonesia berkenaan dengan kesediaannya menjadi tuan rumah dan kesiapan yang telah dilakukan. Beberapa masukan Sekjen OKI untuk penyelenggaraan acara diantaranya pentingnya membangun konsep yang jelas dan outcome pertemuan yang kongkret untuk mendukung kerja sama diantara negara- negara OKI dalam pengawasan obat dan ketersediaan obat dan vaksin yang murah dan aman.
Inisiatif Pemerintah Indonesia sebagai lead country untuk memperkuat kerjasama diantara NMRAs di negara OKI agar mampu meningkatkan kemandirian produksi dan suplai obat dan vaksin yang aman, berkhasiat, bermutu dan terjangkau, merupakan dasar strategis untuk penyusunan konsep Jakarta Declaration dan Plan of Action yang akan menjadi dokumen akhir pertemuan di Jakarta tersebut.
Pertemuan November ini juga diprediksi akan menghasilkan gambaran tentang situasi, tantangan dan kekuatan di masing-masing negara anggota OKI sehingga dapat disusun rencana aksi untuk perkuatan regulatori. Pemerintah Indonesia melalui BPOM siap mendukung dalam peningkatan capacity building, kemudahan akses obat dan vaksin melalui joint production, serta pembentukan riset dan pengembangan untuk obat serta vaksin halal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
