REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--PKS membebaskan kader maupun pengurus di daerah untuk mengambil jalannya masing-masing. Itu jika para kader maupun pengurus partai di PKS tidak berkenan mengikuti kebijakan partai.
Hal itu disampaikan Direktur Pencapresan PKS, Suhud Alyuddin menanggapi sikap jajaran pengurus dan kader DPD PKS di Kabupaten Banyumas yang memilih nonaktif dari kepengurusan. Sikap itu dipicu lantaran kader dan pengurus diminta untuk menandatangani pakta integritas di atas materai yang isinya meminta kader loyal dan tunduk pada pimpinan partai.
Suhud mengatakan, setiap kader PKS diberi kebebasan untuk memilih, apakah mau melakukan ikrar melalui pakta integritas itu atau tidak. "Hal itu menjadi hak pribadi masing-masing kader. Kader yang tidak berkenan dengan kebijakan partai, tentu saja diberi kebebasan untuk mengambil jalannya sendiri. Tidak ada paksaan," kata Suhud saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/10).
Menurutnya, pakta integritas yang diminta partai kepada kader merupakan sesuatu yang lazim. Sehingga kebijakan internal PKS meminta kadernya menandatangani pakta integritas juga sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
"Itu merupakan kebijakan internal PKS yang sah-sah saja dilakukan oleh setiap partai, sesuai dengan AD/ART partai," ujar Suhud.
Terlebih, PKS menginginkan struktur dan kader PKS memiliki soliditas yang tinggi jelang Pemilu 2019. Sehingga, pakta integritas merupakan kegiatan ikrar kepada seluruh kader PKS untuk berjuang memenangkan PKS pada Pemilu 2019.
"Menghadapi Pemilu 2019 kami menginginkan struktur dan kader PKS memiliki soliditas yg tinggi," kata dia.
Soliditas PKS Banyumas terpecah jelang Pemilu 2019. Sejumlah pengurus DPD PKS Banyumas yang menyatakan nonaktif dari partai.
"Mulai hari ini, kami menyatakan diri nonaktif dari aktivitas partai. Bila dalam waktu sebulan tidak ada perbaikan sikap pengurus inti partai, maka maka kami akan mengundurkan diri,'' jelas Ketua Majelis Pertimbangan DPD PKS Banyumas, Mahfulyono, Selasa (23/10).
Mahfulyono yang didampingi sejumlah kader PKS lainnya, juga melepaskan jas putih atribut PKS dan meletakkannya di meja. Menurutnya, seluruhnya ada sekitar 80 orang pengurus PKS Banyumas yang menyatakan sikap nonaktif.
Bahkan dia menyatakan, kebanyakan yang menyatakan nonaktif merupakan kader PKS senior yang sudah menjadi pengurus PKS sejak PKS masih menyandang nama Partai Keadilan.
"Bersama kami, ada juga dua orang kader PKS yang menjadi caleg dalam pemilu 2019. Mereka juga menyatakan diri nonaktif," jelasnya.
Ihwal pengunduran diri sejumlah pengurus PKS Banyumas, menurut pengurus PKS lainnya Arif Awaluddin, disebabkan oleh sikap pengurus partai yang menjelang pemilu ini memaksa seluruh pengurus dan kader partai bersikap loyal pada pengurus partai. "Mereka memaksa kami untuk menandatangani pakta integritas di atas materai yang isinya menyatakan loyal dan tunduk pada pimpinan partai," jelasnya.
Bagi Arif, masalah loyalitas kader PKS Banyumas terhadap partainya sebenarnya merupakan hal yang tidak perlu perlu diragukan lagi. Yang membuat hal ini dinilai janggal, ternyata ada sejumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) di luar PKS yang ikut memaksa kader PKS untuk menandatangani pakta integritas tersebut.
"Kami merasa ada tangan-tangan dari luar yang tidak terlihat, yang mencoba ikut intervensi dalam internal PKS. Apalagi, perintah penandatanganan pakta integritas ini ternyata tidak disertai adanya Surat Keputusan dari pimpinan partai tertinggi, baik dari DPP maupun DPW PKS Jateng. Tapi kami tidak bisa mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya yang ikut bermain di PKS, dan untuk tujuan apa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
