REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Menjelang pemilu 2019, soliditas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banyumas justru terpecah. Hal ini ditandai dengan pernyataan sejumlah pengurus DPD PKS Banyumas yang menyatakan nonaktif dari partai.

"Mulai hari ini, kami menyatakan diri nonaktif dari aktivitas partai. Bila dalam waktu sebulan tidak ada perbaikan sikap pengurus inti partai, maka maka kami akan mengundurkan diri,'' jelas Ketua Majelis Pertimbangan DPD PKS Banyumas, Mahfulyono, Selasa (23/10).

Dalam kesempatan pertemuan dengan sejumlah wartawan, Mahfulyono yang didampingi sejumlah kader PKS lainnya, juga melepaskan jas putih atribut PKS dan meletakkannya di meja. Menurutnya, seluruhnya ada sekitar 80 orang pengurus PKS Banyumas yang menyatakan sikap nonaktif.

Bahkan dia menyatakan, kebanyakan yang menyatakan nonaktif merupakan kader PKS senior yang sudah menjadi pengurus PKS sejak PKS masih menyandang nama Partai Keadilan. "Bersama kami, ada juga dua orang kader PKS yang menjadi caleg dalam pemilu 2019. Mereka juga menyatakan diri nonaktif," jelasnya.

Ihwal pengunduran diri sejumlah pengurus PKS Banyumas, menurut pengurus PKS lainnya Arif Awaluddin, disebabkan oleh sikap pengurus partai yang menjelang pemilu ini memaksa seluruh pengurus dan kader partai bersikap loyal pada pengurus partai. "Mereka memaksa kami untuk menandatangani pakta integritas di atas materai yang isinya menyatakan loyal dan tunduk pada pimpinan partai," jelasnya.

Bagi Arif, masalah loyalitas kader PKS Banyumas terhadap partainya sebenarnya merupakan hal yang tidak perlu perlu diragukan lagi. Yang membuat hal ini dinilai janggal, ternyata ada sejumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) di luar PKS yang ikut memaksa kader PKS untuk menandatangani pakta integritas tersebut.

"Kami merasa ada tangan-tangan dari luar yang tidak terlihat, yang mencoba ikut intervensi dalam internal PKS. Apalagi, perintah penandatanganan pakta integritas ini ternyata tidak disertai adanya Surat Keputusan dari pimpinan partai tertinggi, baik dari DPP maupun DPW PKS Jateng. Tapi kami tidak bisa mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya yang ikut bermain di PKS, dan untuk tujuan apa," katanya.

Berdasarkan informasi yang dia terima, kondisi serupa juga dialami kader PKS di daerah lain. "Informasinya, kader di daerah lain juga terjadi hal serupa. Tapi yang kemudian tegas kader PKS-nya menolak dan menyatakan diri nonaktif, di Jawa Tengah baru dari kader PKS Banyumas. Kalau di luar provinsi, saya tidak tahu pasti," katanya.

Mahfulyono berharap, para pengurus PKS baik di Banyumas bisa menyikapi hal ini dengan melakukan perbaikan kondisi internal. "Tidak ada masalah perebutan pimpinan DPC. Prinsipnya, kami hanya meminta kondisi internal diperbaiki dengan tidak lagi melakukan hal-hal yang membuat situasi internal partai menjadi tidak kondusif," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika