REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi menjelaskan bahwa proses pengganti Sandiaga Solahudin Uno sebagai wakil gubernur DKI Jakarta sedang berjalan. Menurutnya sudah ada dua nama pengganti Sandi dan keduanya adalah daro PKS, yakni mantan calon wakil gubernur Jawa Barat, Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Hanya saja dalam proses itu, Suhaimi mengakui, ada dinamika-dinamika politik dan hal itu dianggap hal yang wajar di dunia politik.
"Kalau kita yang difraksi, dan juga di DPW itu kan menganggap sudah selesai pada tingkat atas terkait dengan siapa calonnya itu. Yaitu penggantinya dari PKS, dan hari ini saya membaca di surat kabar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan bahwa itu haknya PKS," jelas Suhaimi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (27/9).
Hanya saja, kata Suhaimi, pernyataan Prabowo yang kini mencalonkan diri sebagai calon presiden itu harus disertai dengan surat resmi. Tidak hanya itu, surat resmi tersebut juga harus ditandatangani oleh kedua partai pengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di pemilihan gubernur (Pilgub) DKI 2017 lalu, yaitu PKS dan Partai Gerindra. Sehingga yang terpilih diantara Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto akan disetujui oleh kedua kedua partai pengusung tadi.
"Memang secara aturan tidak ada batasnya. Jadi sebenarnya ini tinggal menunggu surat resmi yang ditandatangani oleh kedua partai pengusung. Kalau tanda tangan itu selesai segera diajukan harus ada surat formalnya yang ditandangani kebekah dua pihak. Iya setelah surat itu resmi tinggal ajukan aja karena keputusan pimpinan sudah ada, jadi tinggal surat administrasi diajukan ke Pak Gubernur dan ketua DPRD," tutur Suhaimi.
Terkait kenapa pengganti Sandi dari PKS, padahal yang bersangkutan merupakan kader Partai Gerindra ketika itu. Suhaimi menjelasakan bahwa ada komunikasi politik antara PKS dengan Partai Gerindra mengenai pengganti Sandi setelah didorong sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Memang kesepakatan antara PKS dengan Partai Gerindra ada ditingkat pusat, tapi pihaknya di DPW wajib untuk mengamankan kesepakatan tersebut.
"Kalau soa dua namanya itu di PKS, kalau mendengrakan penjelasan dari pimpinan kita bahwa ada komunikasi politik, Prabowo mengatakan itu jatanya PKS. Nah karena begitu tugas kita dibawahnya mengamankan kebijakan itu," kata Suhaimi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
