Jumat 07 Sep 2018 16:18 WIB

Berharap Mentawai Terang Sepenuhnya

Penyaluran listrik ke Mentawai terhambat infrastruktur.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Dwi Murdaningsih
Warga memakai jaring untuk menangkap ikan di Pantai Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepualuan Mentawai, Sumatra Barat, Selasa (27/7).
Foto: Antara/Muhammad Arif Pribadi
Warga memakai jaring untuk menangkap ikan di Pantai Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepualuan Mentawai, Sumatra Barat, Selasa (27/7).

REPUBLIKA.CO.ID, MENTAWAI -- Masyarakat Kepulauan Mentawai di Sumatra Barat masih menunggu pemerintah mewujudkan janjinya untuk menerangi seluruh desa hingga ke pelosok kabupaten yang masih berstatus tertinggal tersebut. Sebagian penduduk Kepulauan Mentawai memang belum bisa menikmati penerangan dari listrik sepenuhnya.

Kebutuhan listrik bagi masyarakat Mentawai sebetulnya tidak besar-besar amat, yakni sekitar 6 Megawatt (Mw). Namun, baru separuh kapasitas yang bisa dialirkan ke rumah-rumah di Kepulauan Mentawai.

Menanggapi tantangan ini, pemerintah pusat bersama pemda setempat memasang target cukup ambisius, yakni rasio elektrifikasi mencapai 100 persen pada 2021. Sebagai pengingat, rasio elektrifikasi Kepulauan Mentawai saat ini baru sekitar 46 persen. Butuh peningkatan yang terbilang signifikan untuk bisa mencapai target elektrifikasi.

Listrik Kini Terangi Masyarakat Sarolangun dan Merangin

PT PLN (persero) kemudian menyusun langkah strategis demi mengoptimalkan distribusi listrik di Kepulauan Mentawai. Perusahaan setrum nasional tersebut menargetkan, seluruh desa di Mentawai bisa mengakses listrik pada akhir 2018 ini. Meski terbilang ambisius, namun PLN yakin target mengaliri seluruh desa di Mentawai dengan listrik bisa tercapai. Apalagi, belum lama ini diresmikan tiga unit pembangkit listrik tenaga biomasa (PLTBM) berkapasitas total 700 KW di daerah itu.

"Melalui Ekspedisi Mentawai Terang ini, kita menargetkan 2018 seluruh desa bisa teraliri listrik dan kemudian elektrifikasinya mencapai 100 persen," kata General Manager PLN Wilayah Sumbar, Susiana Mutia, Jumat (7/9).

Susiana mengungkapkan, salah satu ganjalan besar dalam upaya menerangi Kepulauan Mentawai adalah jaringan listrik yang terbatas. Jaringan listrik ini, ujar dia, sejalan dengan keberadaan infrastruktur transportasi masyarakat. Artinya, belum optimalnya pembangunan jalan membuat pembangunan jaringan listrik juga terhambat.

"Untuk kebutuhan daya sebenarnya Mentawai surplus. Namun belum bisa disalurkan karena keterbatasan infrastruktur jaringan," ujarnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PLN Ilya Avianti menambahkan bahwa target rasio elektrifikasi di Kepulauan Mentawai hingga 100 persen pada 2021 bisa terealisasi asal dibarengi pembangunan infrastruktur jalan yang pesat.

"Bagaimana kami bangun jaringan, kalau infrastruktur jalannya juga belum ada. Jadi beriringan dengan pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga mengingatkan PLN untuk menyesuaikan jenis pembangkit listrik dengan karakter dan kemampuan masyarakat lokal dalam merawat fasilitas yang ada. Menurutnya, pemda sudah kenyang dengan berbagai proyek pembangunan pembangkit listrik yang pada akhirnya dianggap 'gagal', lantaran pasokan listrik yang tidak berkelanjutan.

Irwan menyadari bahwa akses listrik bagi masyarakat merupakan salah satu kunci pembangunan ekonomi. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri rumahan misalnya, tak mungkin tumbuh pesat tanpa adanya aliran listrik. Padahal menurutnya, usaha rumahan yang dilakukan masyarakat menjadi salah satu daya tarik bagi investor untuk ikut membangun Mentawai.

"Saya masing ingat, ketika periode pertama Pak Yudas (Bupati Kepulauan Mentawai), jalannya hanya 9 km. Sekarang sudah nambah 50 KM. Ini menunjukan ada perubahan pembangunan. Semoga dengan adanya pemenuhan listrik akan membuat Mentawai terus berkembang," ujarnya didampingi Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement