REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Ma’ruf Amin meminta kasus hoaks dan fitnah yang menimpa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman jangan sampai terulang lagi.
“Beliau pemimpin yang baik, bekerja keras sepenuh hati untuk umat. Harus kita dorong dan lindungi bersama,” kata Ma’ruf Amin sebagaimana rilis yang diterima Republika.co.id, Senin (18/6).
Menurut Ma’ruf, sosok pemimpin yang bekerja lurus dan tegas memang akan menghadapi banyak tantangan. Sosok pemimpin seperti itu akan menghadapi orang-orang jahat yang selama ini banyak mempermainkan nasib rakyat kecil, khususnya di sektor pertanian dan pangan.
“Mentan bekerja tanpa pamrih, tidak kenal libur, memperhatikan umat, rakyat kecil, rakyat miskin di desa-desa, seharusnya pemimpin seperti ini jangan dizalimi,” kata Ma’ruf yang juga menyampaikan pesan agar di momen Idul Fitri ini umat Islam bisa saling memaafkan dan mengambil hikmah dari ibadah puasa yang sudah dijalani.
Ma’ruf juga berharap, hubungan antarumat dan antara umat dengan para pemimpinnya bisa lebih baik ke depan. Dia pun berpesan khusus agar Mentan Andi Amran harus tabah dan istiqamah dalam perjuangannya membela petani.
Hingga kini, Menteri Andi Amran Sulaiman berdiri paling depan dalam menangkap lebih dari 40 kasus oplos pupuk, kartel daging, ayam, jagung, dan komoditas lainnya yang sedang diproses Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mentan juga berhasil membongkar kasus bawang ilegal, oplos minyak goreng, dan lainnya.
Sudah lebih dari 300 kasus mafia pangan diproses Satgas Pangan, termasuk kasus ketika Menteri Andi Amran bersama Kapolri menggerebek kasus beras PT Indo Beras Unggul (IBU) yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu.
Amran juga mendapat pujian dari Badan Pangan Dunia (FAO) karena keberhasilannya menjaga ketahanan pangan dan menekan impor beras selama dua tahun. Indonesia pun berhasil mengekspor sejumlah kebutuhan pangan seperti jagung, daging ayam, telur, dan beberapa produk hortikultura. Pertumbuhan ekspor Indonesia tercatat tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, yakni mencapai 24 persen.
Deregulasi pertanian yang dijalankan Mentan berhasil menaikkan nilai investasi pertanian sebesar 57 persen. Selanjutnya, hasil pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertanian dalam dua tahun berturut-turut juga dianugerahi status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK RI.
Dalam berbagai kesempatan, Mentan selalu mengatakan, seluruh proyek pengadaan harus transparan, tak boleh ada kongkalikong, termasuk yang terkait dengan perizinan impor. “Kita harus bersih bersih dan sikat habis mafia pangan. Bagi 26 importir yang sudah mendapat izin impor bawang putih 2018, terus kami evaluasi. Apabila terbukti melakukan kartel, tidak segan-segan kami mem-blacklist beserta group perusahaannya. Demikian juga bagi importir yang tidak melakukan wajib tanam, langsung di-blacklist perusahaannya,” ujar Amran.
Mentan menyebutkan, blacklist diberlakukan bagi perusahaan yang bermasalah dengan hukum, impor tidak sesuai peruntukan, mempermainkan harga sehingga disparitas tinggi mencapai 500 hingga 1.000 persen, manipulasi wajib tanam, dan lainnya.
Upaya tersebut didukung penuh Kementan dalam penegakkan hukum dan memberikan apresiasi kepada jajaran Polri beserta Satgas Pangan. Kini, lebih dari 497 kasus pangan diproses hukum.
Dari seluruh kinerja tersebut, menurut Ma’ruf, sangat disayangkan bila kinerja Mentan harus dibumbui dengan pemberitaan hoaks yang disebar oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab. “Karena itu, pemimpin seperti ini jangan dizalimi,” tegas Ma’ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
