REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Teguh Firmansyah*
Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4,75 persen pada pertengahan pekan ini. Kenaikan itu merupakan kedua kalinya dalam dua pekan terakhir atau yang pertama di era kepemimpinan Gubernur BI Perry Warjiyo.
Sebelumnya jelang lengser, Agus Martowardojo telah terlebih dahulu menaikkan suku bunga sebesar 25 bps. Kenaikan beruntun ini tak lain guna meredam gejolak pelemahan rupiah yang terkena imbas dari keluarnya dana asing.
Di pasar saham saja, dana asing yang keluar sudah lebih dari Rp 40 triliun. Padahal ini baru memasuki bulan kelima pada 2018. Angka itu bahkan lebih besar dibanding 2017 yang berada di level Rp 39 triliun.
Kenaikan suku bunga bukan tanpa risiko karena bisa berdampak pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang berada di angka 5,4 persen pada tahun ini. Peningkatan itu akan memicu kenaikan suku bunga kredit yang menjadi momok besar bagi para pengusaha yang membutuhkan modal untuk ekspansi.
Pengusaha yang ingin ekspansi akan menahan diri karena biaya perusahaan meningkat. Sementara pebisnis yang kondisi keuangannya sedang turun terancam bangkrut dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Tak hanya itu, bagi rumah tangga yang memiliki KPR, beban cicilan rumah juga terancam naik. Supaya tetap bisa membayar cicilan yang berisiko naik, nasabah KPR punya dua pilihan: menaikkan pendapatan atau mengurangi belanja. Jika mengurangi belanja, artinya konsumsi berkurang dan ini akan berefek pada kontribusi pertumbuhan.
Hal ini menempatkan BI dalam posisi sulit, apakah memilih pro growth atau pro stability? Jika pro growth atau pro pertumbuhan, suku bunga harus tetap dijaga di level yang rendah. Namun jika kebijakan itu diterapkan dalam kondisi sekarang, maka kemungkinan dana asing akan terus keluar.
Dalam arahan terbaru, Perry Warjiyo menyebut, BI saat ini berpegang pada stance kebijakan moneter 'bias ketat' dari sebelumnya netral. Artinya BI akan mengedepankan stabilitas daripada pertumbuhan. Stabilitas dianggap perlu untuk menahan tekanan global. BI bahkan memberi sinyal akan kembali menaikkan suku bunga ke depan.
Seperti diketahui, penguatan dolar AS, dan kenaikan imbal hasil surat berharga Paman Sam telah berimbas ke banyak negara. Rupiah tersungkur di atas Rp 14 ribu per dolar AS. Tak hanya Indonesia, negara lain seperti Turki terdampak dari perubahan yang terjadi di AS.
Sebagai kompensasi kenaikan suku bunga dan upaya mendorong pertumbuhan, Bank Indonesia akan melakukan relaksasi Loan to Value (LtV) perumahan. Dengan relaksasi itu uang muka atau down payment kredit perumahan bisa lebih terjangkau lagi. Harapannya, sektor perumahan akan terus berjalan karena permintaan masih ada. Namun LtV ini bisa saja tak terpengaruh kalau suku bunga terus mengalami kenaikan.
Pilihan lain yang mungkin untuk menjaga pertumbuhan ekonomi adalah berharap bank tak menaikkan suku bunga kreditnya. Artinya, bank berkorban untuk mengurangi keuntungan dari selisih bunga atau net interest margin.
Rasio keuntungan dari bunga bersih bank saat ini berada di kisaran 5 persen. Padahal di negara-negara lain hanya 1-3 persen. Gubernur BI terdahulu Agus Martowardojo bahkan menyebut keuntungan dari bunga bersih ini masih terlalu tinggi. Berdasarkan laporan keuangan Bank BUMN, NIM Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada kuartal I 2018 sebesar 7,49, Bank Mandiri 5,82 persen, BTN 4,21 persen dan BCA 6,1 persen.
Namun apakah bank mau melakukannya? Saat ini bank mungkin masih menahan. Namun secara perlahan bank akan tetap menaikkan, jika tren suku bunga masih tinggi. Jadi opsi ini sepertinya sangat sulit.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama hanya 5,06 persen, di bawah ekspekstasi Bank Indonesia yang seharusnya lebih dari 5,1 persen. Tertekannya angka pertumbuhan, tentu bukan kabar bagus bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi Jokowi ingin maju lagi di Pilpres 2019.
Salah satu hal yang paling memungkinkan dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengimbanginya lewat kebijakan fiskal.
Pengucuran kembali premium, kenaikan uang tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13 PNS dan pensiunan serta berbagai bentuk bantuan sosial langsung lainnya merupakan pilihan yang bisa diambil. Tentu harapannya, daya beli masyarakat tetap terjaga, ekonomi dapat tumbuh. Seperti yang dikatakan oleh Menkeu Sri Mulyani. "Semoga ekonomi kelas menengah bisa terus bergerak." Aaaammiin.
*) Penulis adalah redaktur Republika.co.id desk ekonomi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
