REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno akan memanggil Kepala Unit Pengelolaan Teknis (UPT) Monumen Nasional (Monas) Pemprov DKI, Munjirin, terkait adanya senam yang dilaksanakan di Tugu Proklamasi pada Ahad (6/5). Acara "Senam Rame-Rame" itu diramaikan oleh perempuan-perempuan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam kegiatan senam tersebut, ada yang menggunakan kemeja kotak-kotak, yang merupakan pakaian khas Jokowi saat kampanye Pilgub DKI Jakarta dan pilpres 2014. Terlihat juga tulisan #2019JokowiTetapPresiden.
"Tidak boleh, tidak boleh, nanti akan kita panggil pengelolanya. Kebetulan Pak Munjirin juga. Kasihan dia lagi pusing. Sudah ngurus Monas, ngurus Proklamasi. Pokoknya, kita akan 'garuk' juga. Enggak boleh itu kayak begitu," kata Sandiaga di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (7/5).
Hal tersebut dilakukan agar tidak membiarkan eskalasi dan intensitas ini dimanfaatkan untuk yang ingin memecah belah. Dia tidak mau Jakarta ini tidak kondusif.
"Ya tentunya ada denda, ada peringatan, ada blacklist dan kita sekarang punya kerja sama yang baik dengan kepolisian. Membantu kita untuk memastikan steril," kata Wagub.
Sandiaga meminta pihaknya berlaku adil, tidak boleh ada perlakuan yang diskriminasi, membeda-bedakan. "Kalau enggak boleh, nggak boleh semua," katanya.
Selain itu, pada hari yang sama juga, dilakukan deklarasi #2019GantiPresiden di dekat Monas di luar kawasan car free day (CFD). Namun, kegiatan itu dijaga lumayan ketat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan kepolisian.
"Kalau masih di kawasan CFD ditunggu laporan dari Dishub sampai tadi malam belum ada laporannya. Kalau nanti ada laporannya tentunya ada sanksi," kata Wagub.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
