Senin 02 Apr 2018 03:24 WIB

Nurul Ajukan 'Balik Bandung' untuk Atasi Kemiskinan

Program ini melibatkan pengusaha atau pemilik modal yang berada di luar kota.

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Ratna Puspita
Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung Nurul Arifin dan Chairul Yaqin Hidayat.
Foto: Republika/Edi Yusuf
Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bandung Nurul Arifin dan Chairul Yaqin Hidayat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Calon wali kota dan wakil wali kota Bandung sama-sama menawarkan gagasan program terkait masalah kemiskinan. Ide-ide itu diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat miskin di kota kembang. 

Calon Wali Kota Bandung nomor urut 1, Nurul Arifin, sudah menyiapkan program untuk mengurangi angka kemiskinan di Kota Bandung. Bersama pasangannya Chairul Yaqin hidayat, ia memiliki program bernama 'Balik Bandung'.

Program ini melibatkan pengusaha Bandung atau pemilik modal yang berada di luar kota untuk memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan. Nantinya, pemerintah berlaku sebagai fasilitator untuk mempertemukan mereka, baik pelaku usaha kecil ataupun yang belum mempunyai modal untuk dipertemukan dengan pemilik modal ini.

"Program Balik Bandung ini ditunjang juga elemennya dengan Bandung Diaspora jadi yang orang orang bandung yang keluar kita panggilin untuk membantu warganya yang kurang mampu," kata Nurul di sela-sela kampanyenya akhir pekan ini.

Berdasarkan data Dinsos Kota Bandung, jumlah warga miskin di kota Bandung mencapai 117 ribu keluarga atau 444 ribu jiwa. Jumlah ini berdasarkan data dari basis data terpadu (BDT) nasional tahun 2017.

Nurul mengatakan, masih banyaknya warga miskin menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung tidak diikuti dengan terjadinya kesejahteraan sosial masyarakat. Masih adanya ketimpangan di antara warga.

Menurutnya, untuk mengurangi angka kemiskinan harus berangkat dari pemberdayaan ekonomi warganya. Dengan bantuan modal dari para pengusaha yang sudah sukses maka masyarakat bisa merintis usaha menjadikan kehidupannya lebih baik.

Ia menilai jika ketimpangan ekonomi terus dibiarkan dapat menimbulkan gesekan di antara masyarakat. Sehingga diperlukan penanganan segera melalui pemberdayaan ekonomi.

"Kalau ketimpangan kesejahteraan dibiarkan kemudian masyarakat miskinnya bertambah Saya kira ini bisa menimbulkan gesekan atau konflik sosial. Ini engga bagus," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement