REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Ketergantungan Papua terhadap sektor pertambangan dinilai perlu dikurangi. Untuk itu, kinerja sektor ekonomi perlu lebih dioptimalkan untuk mengurangi ketergantungan Papua terhadap sektor pertambangan.
"Ketergantungan kepada sektor pertambangan harus dikurangi dan mulai mempertimbangkan sektor pertanian," kata Ekonom dari Universitas Cenderawasih, Julius Asy Mollet saat hadiri diskusi Papua Up-date, Socio-Economic Development Perspective, kemarin. Diskusi sendiri digelar Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ia menilai, pertambangan harus dikeluarkan dari kebijakan pembangunan karena kurang memberikan dampak positif bagi Papua. Menurut Julius, sektor pertambangan justru banyak memunculkan konflik dengan masyarakat lokal.
Untuk itu, ia menyarankan pentingnya memastikan partisipasi masyarakat adat dalam kegiatan perekonomian. Sebisa mungkin, kata dia, tindakan afirmatif yang menciptakan disinsentif antara masyarakat adat harus dihindari.
Julius turut menyinggung perlunya peran pemerintah untuk secara berkelanjutan membangun dan memperbaiki infrastruktur di Papua. Hal ini dirasa perlu dilakukan demi memastikan konektivitas antar daerah Papua dan provinsi lain.
"Pendidikan juga masih menjadi persoalan utama di Papua," ujar Julius.
Selama ini, lanjut Julius, masyarakat Papua belum sepenuhnya dapat mengakses pendidikan yang baik. Setidaknya, 50 persen penduduk lokalnya bahkan tidak bisa menyelesaikan pendidikan sekolah dasar.
"Begitu juga di Papua Barat, hanya saja dengan jumlah yang lebih rendah," kata Julius.
Oleh sebab itu, ia menekankan, butuh usaha lebih keras untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua. Hal ini dirasa sangat perlu dilakukan, terutama untuk meningkatkan pencapaian pendidikan masyarakat adat Papua.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
