REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Bestari Barus mengatakan, fraksinya memiliki kesepahaman yang sama dengan Fraksi PDIP dalam menggunakan hak interpelasi dewan terhadap Pemprov DKI Jakarta. Nasdem pun akan menggunakan hak interpelasi tersebut untuk menanyakan beberapa kebijakan yang dikeluarkan Pemprov.

"Ya kami kira begitu (akan menggunakan hak interpelasi DPRD). Kita (Nasdem dan PDIP) punya kesepahaman saja tapi tidak saling memengaruhi," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (5/1).

Dalam waktu dekat, lanjut Bestari, Fraksi Nasdem akan terlebih dulu berkoordinasi di lingkup internal partainya untuk mematangkan apa yang menjadi tujuan menggunakan hak interpelasi itu.

"Nasdem akan berkoordinasi di internal partai dulu, baru nanti menyatakan sikap resmi. Forum (di internal partai) itu belum, mungkin pekan depan," katanya.

Bestari menjelaskan, salah satu yang akan ditanya kepada gubernur adalah terkait penutupan ruas jalan di kawasan Tanah Abang. Mikrolet yang biasa melewati jalan itu dilarang melintasi jalan tersebut sehingga menyebabkan penghasilan mereka menurun.

Puncaknya terjadi demonstrasi besar-besaran dari kalangan supir angkutan umum beberapa waktu lalu di depan Balai Kota DKI. "Banyak kegelisahan masyarakat terkait kebijakan yang dikeluarkan gubernur. Kegelisahan ini yang menjadi dasar kami untuk menggunakan hak interpelasi," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika