Jumat 22 Dec 2017 14:57 WIB

Soal Penertiban PKL Tanah Abang, Ini Komentar Haji Lulung

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Bilal Ramadhan
Suasana penutupan Jalan Jatibaru di Kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12).
Foto: Republika/Prayogi
Suasana penutupan Jalan Jatibaru di Kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penataan kawasan Tanah Abang tahap 1 yang dimulai hari ini, Jumat (22/12), dengan melakukan penutupan jalan untuk seluruh kendaraan di depan stasiun Tanah Abang, tepatnya di Jalan Jati Baru Raya. Dalam penataan di Jalan Jati Baru Raya tersebut, satu jalur untuk pejalan kaki dan lapak pedagang dan jalur lainnya untuk kendaraan angkutan umum khusus atau shuttle bus, yang dinamakan Tanah Abang Explorer.

Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lulung Lunggana, atau yang akrab disapa Haji Lulung, mengapresiasi program penataan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dibawah kepemimpinan Anies-Sandi tersebut. Ia mengatakan, selain untuk menertibkan pedagang kaki lima, pemerintah juga memberikan fasilitas kepada pedagang dan masyarakat di Tanah Abang.

"Program ini cukup baik dan patut kita apresiasi sebetulnya, dan pelayanan publik itu sudah juga disediakan, yaitu fasilitas shuttle bus keliling. Jadi sangat nyaman bagi orang yang mau ke Tanah Abang," kata Lulung ketika ditemui di Kantor Pemuda Panca Marga (PPM), Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (22/12).

Fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah yaitu, lapak untuk pedagang kaki lima. "Mereka (PKL) diberikan fasilitas, dikoordinir oleh lemerintah menjadi UMKM," kata Lulung.

Ia mengimbau kepada seluruh pihak keamanan terkait, untuk selalu mengawasi pedagang, agar nantinya tidak terjadi lagi pedagang yang berjualan di trotoar. Selain itu, ia juga berharap pemerintah untuk mengeluarkan surat edaran yang didasarkan atas Peraturan Gubernur, mengenai tertib trotoar.

"Jadi tidak ada lagi pedagang-pedagang yang berdagang di trotoar," tambahnya.

Bagi pedagang, ia mengimbau untuk dibentuknya kelompok kepala pedagang di Tanah Abang, guna memudahkan komunikasi bagi UMKM yang disediakan fasilitas oleh pemerintah di kawasan Tanah Abang.

"Kenapa di bentuk kelompok pedagang, supaya tidak ada lagi pungli," tanbahnya.

Ke depannya, kata Lulung, bersama pihak pemerintah terkait lainnya, evaluasi terhadap program tersebut akan terus dilakukan. Guna melakukan percepatan terhadap pelaksanaan program-program tersebut ke depannya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement