REPUBLIKA.CO.ID, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang berlangsung di Istanbul, Turki, secara resmi mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Keputusan 57 negara-negara Islam itu menjadi serangan balik atas keputusan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Sikap negara-negara OKI ini tentu patut didukung dan diapresiasi. Pengakuan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina juga harus digaungkan secara lebih luas agar negara-negara lain di berbagai benua juga memberi dukungan. Karena itu, negara-negara OKI harus kompak dan solid mengajak negara-negara lain untuk mendukung kemerdekaan Palestina.
Persatuan di antara negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI menjadi sebuah keniscayaan. Tanpa persatuan negara-negara Islam akan sulit bagi Palestina untuk benar-benar meraih kemerdekaan sebagai sebuah bangsa dan negara. Negara-negara di Timur Tengah harus benar-benar serius, kompak, dan solid memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Tak cukup bagi OKI hanya dengan menyatakan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Dibutuhkan upaya keras dan konkret dari OKI melalui 57 anggotanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.
Para pemimpin negara-negara OKI harus bertarung di forum Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) agar lahir sebuah resolusi untuk menolak keputusan Pemerintah Amerika Serikat (AS) itu. Perlu upaya ekstra dari para pemimpin negara-negara OKI agar keputusan Trump itu bisa dikandaskan.
Presiden RI Joko Widodo juga menyatakan perlunya peran negara-negara OKI untuk memastikan adanya debat terbuka di Dewan Keamanan PBB mengenai situasi di Palestina. Semua negara-negara OKI harus kompak dan solid. Tanpa itu, harapan semua umat Islam di dunia agar Palestina bisa merdeka akan sulit terwujud.
Keputusan kontroversial Presiden Trump juga harus menjadi momentum bagi negara-negara Islam untuk merapatkan barisan. Saatnya, dunia Islam bersikap tegas atas kesewenang-wenangan negara adidaya. Tak sekadar mengecam, langkah-langkah di bidang ekonomi apabila dipandang perlu bisa dilakukan negara-negara OKI untuk mengingatkan Pemerintah Paman Sam dan Israel agar tak membuat kebijakan yang semena-mena.
Dengan bersatunya negara-negara OKI, kita tentu berharap masyarakat internasional akan memberi dukungan terhadap deklarasi yang dilahirkan di KTT Luar Biasa tersebut. Dukungan itu diharapkan akan datang dari Uni Eropa. Sebab, menurut Ketua Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR), Nihad Awad, gabungan negara-negara Eropa ini bisa memainkan peran yang lebih konstruktif dalam menengahi proses perdamaian jauh lebih baik dari AS.
Dukungan umat Islam di Indonesia terhadap Palestina pun harus lebih solid. Kita patut bersyukur, isu Palestina ini mampu menyatukan umat Islam di Tanah Air. Aksi-aksi damai menentang kebijakan AS yang dilakukan umat Islam tentu diharapkan mampu menggedor dan membuka mata Pemerintah AS agar tak membuat kebijakan yang dapat menyulut kemarahan Muslim di dunia.
Pada Ahad (17/12), Majelis Ulama Indonesia (MUI) berencana untuk mengajak umat Islam untuk bergabung dalam Aksi Indonesia Bersatu untuk Palestina di Kedubes Amerika Serikat atau sekitar Monas Jakarta. Menurut Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin, aksi membela Palestina merupakan kewajiban buat semua rakyat Indonesia.
Kita berharap, jutaan umat Islam yang diperkirakan akan hadir dalam aksi damai tersebut tetap bisa menampilkan contoh bagi dunia dengan demonstrasi yang tertib, aman, dan santun, seperti aksi-aksi yang pernah dilakukan sebelumnya. Pesan Kiai Ma'ruf agar umat tetap berkepala dingin meski tersakiti dengan kebijakan Trump patut ditaati. (Tajuk Koran Republika).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
