REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melihat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor belum bisa maksimal dalam menggelar pelayanan kesehatan. Kendala utamanya, sarana dan prasarana yang tersedia sampai saat ini tidak seimbang dengan jumlah pasien.
Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan, RSUD Kota Bogor hanya memiliki 295 tempat tidur pasien. Sedangkan, masyarakat yang datang berobat ataupun rawat jalan dapat mencapai 800 sampai 1.000 orang per hari. "Persoalan utama di RSUD adalah pasien yang datang melebihi kapasitas, ujarnya di tengah akreditasi RSUD Kota Bogor," Selasa (5/12).
Tidak hanya di ruang perawatan, Bima menuturkan, kondisi serupa juga terjadi di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang hanya mempunyai 37 tempat tidur. Sementara, pasien yang berkunjung mencapai 200 orang per hari.
Untuk mengantisipasi keterbatasan ini, Bima menjelaskan, RSUD harus dan akan merujuk pasien ke rumah sakit apabila memang tidak memungkinkan menerima mereka. "Bukan penolakan, tapi kita rujuk ke rumah sakit lain jika sudah penuh di sini," ujarnya.
Sebenarnya, Pemkot Bogor sudah mencoba mengatasinya dengan menambah 300 unit kamar inap kelas tiga. Hanya, harapan itu harus pupus karena mengalami gagal lelang, meski sudah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Untuk kembali memasukkan program ini ke APBD 2018, Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat, menjelaskan, tidak bisa dilakukan. "Soalnya //enggak masuk ke RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dulu. Jadi //enggak bisa dianggarkan dalam APBD 2018," ucapnya.
Ade yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan RKPD sudah dilakukan sejak April 2017. Sementara, keputusan gagal lelang yang dikeluarkan Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan (Adalbang) pada pertengahan Agustus.
Sebagai antisipasi selanjutnya, Ade menuturkan, pihaknya akan membentuk tim kecil yang bertugas mengkaji kemungkinan menggunakan dana pinjaman. Cara ini sudah sempat dilakukan di Bali untuk membangun rumah sakit.
Apabila nanti bisa memakai dana pinjaman, Ade menjelaskan, Pemkot dapat melunasinya dengan mencicil selama beberapa tahun. Cicilan tersebut dapat ditangani dengan keuntungan RSUD, ucapnya. Menurut Ade, upaya tersebut tidak akan sulit. Sebab, selama ini, RSUD dikenal sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dengan total sekitar Rp 120 miliar tiap tahunnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
