REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menyayangkan sikap Golkar dalam rapat pleno yang justru membahas surat wasiat Setya Novanto. Padahal dalam kondisi darurat ini seharusnya Golkar sudah harus membahas musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk mengganti Ketua Umum Golkar yang memang tengah bermasalah korupsi.
"Rapat Pleno kemarin seharusnya adalah jalan memenuhi tuntutan konstitusi, tapi lucunya, Rapat Pleno kemarin justeru sama sekali tidak membicarakan Munaslub, malah membahas surat wasiat yang menghasilkan keputusan adanya plt," kata Doli dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (23/11).
Sedangkan Plt Ketua Umum yang ditunjuk pun, kata Doli, adalah Sekjend, yang menyimpang dari perspektif kelaziman dan etika organisasi. "Di mana masih ada Ketua Harian dan sembilan Korbid serta puluhan ketua, namun justru Sekjend yang fungsi dan tugas utamanya adalah administratif yang ditunjuk."
Surat wasiat itu, kata Doli, bagi orang yang rasional dan waras, sudah seharusnya ditolak. Surat wasiat semakin menunjukan bahwa Setya Novanto menjadikan Golkar sebagai perusahaan pribadinya. Sehingga saat Setya Novanto berada di balik jeruji sel tahanan KPK tetap ingin mengendalikan Partai Golkar.
"Cara itu menunjukkan bahwa SN menganggap Partai Golkar dan DPR RI seperti perusahaan milik pribadinya, seluruh keinginannya harus dipenuhi, sekalipun saat ini dia berada di tahanan," ungkap Doli.
Doli juga menilai terhina sekali DPR dan institusi publik seperti Partai Golkar, harus dikendalikan oleh seseorang dari balik jeruji tahanan. Doli minta ada kesadaran dari masing-masing pihak, terutama pengurus DPP Partai Golkar, agar harus bisa menerima realitas dan tidak tersandera oleh kepentingan pribadi Setya Novanto.
"Masak dari 200 lebih pengurus DPP engga ada yang punya nalar dan berusaha melihat realitas bagaimana muaknya publik dengan tragedi SN ini. Apa semua pengurus DPP itu memang sangat tergantung dan kepentingannya 100 persen tersandera oleh SN? Apa jati diri mereka pun SN juga yang tentukan? Apa mereka tidak sadar bahwa partai ini milik semua, milik publik, bukan milik SN dengan kroninya," papar Doli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
