REPUBLIKA.CO.ID, Perhelatan Munas Alim Ulama dan Konbes Nahdlatul Ulama Tahun 2017 yang berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi telah dibuka Presiden Joko Widodo, Kamis (23/11). Forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang mengusung tema \"Menguatkan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga\" itu akan berlangsung hingga 25 November 2017.
Pada munas kali ini, para ulama Nahdlatul Ulama (NU) akan membicarakan 18 masalah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa. Sebanyak 18 masalah penting yang dihadapi umat itu dibagi dalam tiga bagian. Pertama, Masail Wa qi’iyah mencakup masalah penggunaan frekuensi publik, investasi dana haji, izin usaha berpotensi mafsadah, melontar jumrah ayyamut tasyriq qablal fajri, status anak dan hak anak lahir di luar perkawinan.
Kedua, Masail Maudluiyah mencakup konsep fikih penyandang disabilitas, konsep taqrir jama’i, konsep ilhaqul masail bi nazhairiha, ujaran kebencian, konsep amil dalam negara modern menurut pandangan fikih, dan konsep distribusi lahan/aset.
Ketiga, Masuil Diniyah Qanuniyah mencakup RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, Regulasi Penggunaan Frekuensi, RUU Komunikasi Publik, RUUKUHP, RUU Etika Penyelenggara Negara, Regulasi tentang Penguasaan Lahan, RUU Larangan Minuman Beralkohol, dan RUU Anti-Terorisme.
Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017 tentu diharapkan dapat melahirkan fatwa-fatwa yang bisa menjadi solusi terhadap beragam masalah yang dihadapi umat Islam di Tanah Air. Tak hanya itu, seperti harapan dari Presiden Joko Widodo, pertemuan akbar alim ulama NU itu juga dapat menghasilkan rekomendasi terkait persoalan yang menyangkut pemerintah.
Pertemuan penting yang digelar ormas Islam terbesar di Indonesia ini juga diharapkan menjadi momentum bagi kebangkitan umat Islam, terutama di bidang ekonomi. Tertinggalnya umat Islam sebagai mayoritas dalam bidang ekonomi merupakan tantangan yang harus segera dijawab. Bahkan, Rais Aam PBNU Prof KH Ma'ruf Amin menyebut persoalan kesenjangan ekonomi yang dialami umat Islam itu bisa menjadi bom waktu bila tak segera disikapi.
Kita berharap para alim ulama NU yang berkumpul dalam forum munas ini bisa melahirkan solusi berupa terobosan-terobosan konkret yang harus dilakukan umat agar kesenjangan ekonomi bisa dikikis. Diperlukan upaya dan kerja keras untuk membebaskan umat dari cengkeraman kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Terlebih, menurut Kiai Ma’ruf, sebagian besar warga NU adalah masyarakat kecil dan menengah.
Permintaan khusus Presiden Joko Widodo agar Munas Alim Ulama NU bisa memberikan masukan dan pemikiran, terkait program ekonomi keumatan yang sedang digulirkan pemerintah tentu harus bisa dijawab. Salah satunya, program redistribusi aset dengan membagi-bagikan lahan kepada rakyat hingga pondok pesantren di berbagai daerah. Munas Alim Ulama NU ini perlu melahirkan solusi agar program pemerintah tersebut benar-benar bisa dinikmati dan menyejahterakan umat.
Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia pada era globalisasi ini tentu semakin berat. Pesatnya pertumbuhan teknologi komunikasi menjadi ancaman tersendiri bagi bangsa ini. Kini, umat bisa dengan mudah terpecah-belah hanya gara-gara berbeda sikap dan pendapat di dunia maya. Hoaks dan ujaran kebencian telah memenuhi ruang-ruang media sosial. Kita tentu sangat menunggu fatwa para ulama NU untuk mengatasi masalah yang mulai menjadi pelik ini.
Umat juga berharap agar NU tetap berkhidmat untuk menjaga dan mengawal bangsa Indonesia dari berbagai ancaman. Kita tak pernah meragukan jasa dan pengorbanan para ulama dan warga NU dalam menjaga keutuhan bangsa ini. Karena itu, Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2017 ini bisa menjadi momentum untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam), ukhuwah wathaniyah (persaudaraan dalam ikatan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama umat manusia). Semoga.
(Tajuk Republika).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
