REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil satu penelitian terbaru memasukkan Jakarta sebagai peringkat pertama dengan kategori toleransi terendah pada 2017. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammad Sulton Fatoni mengatakan bahwa hasit riset tersebut tidak menguntungkan bagi Jakarta di mata dunia.
Namun, menurut dia, faktanya keindahan Jakarta masih terjaga, aura akademis masih terasakan, kebinekaan masih terawat, dan religiusitas masih tumbuh subur. Karena itu, ia menegaskan bahwa Jakarta bukan kota gawat darurat. "Menyajikan Jakarta sebagai kota intoleran tentu merupakan hasil riset yang kontraproduktif bagi image ibu kota negara di dunia internasional," ujarnya dalam keterangan tertulisnya yang diterima Republika.co.id, Ahad (19/11).
Setara Institut sebelumnya merilis Indeks Kota Toleran 2017, yang menyebutkan DKI Jakarta termasuk kota dengan skor toleransi terendah, yakni 2,30. Namun, menurut Sulton, hasil sebuah riset tersebut tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya.
"Maka hasil sebuah riset bukan segala-galanya. Ia tetap sebatas laporan yang disampaikan kepada pihak yang menugaskan dan mensponsori penelitian tersebut. Pada akhirnya fakta sosial yang paling valid menunjukkan kondisi masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan bahwa jika ingin memahami Jakarta seseorang harus menyaksikan langsung denyut nadi aktifitas masyarakat. Menyebut Jakarta sebagai kota intoleran, kata dia, sama saja dengan memvonis masyarakat Jakarta sebagai entitas yang asosial.
Padahal, kata dia, masyarakat Jakarta yang diinisiasi oleh orang-orang Betawi telah membuktikan bahwa ia sangat menghargai perbedaan. "Kekuatan basis peradaban masyarakat Jakarta telah menjadikannya sebagai kota yang kompleks dan ia tidak akan porak-poranda hanya karena hasil survey yang negatif," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
