Jumat 03 Nov 2017 12:16 WIB

Amien Minta PAN Keluar Koalisi, Sekjen: Akan Kami Renungkan

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Elba Damhuri
Partai Amanat Nasional (PAN).
Foto: Antara/Prasetyo Utomo
Partai Amanat Nasional (PAN).

REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) akan mengkaji pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais. Hal ini terkait permintaan Amien agar PAN keluar dari koalisi pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Tentu pernyataan Pak Amien akan kami kaji dan renungkan secara mendalam," ujar Eddy kepada wartawan melalui pesan singkatnya pada Jumat (3/11).

Eddy mengatakan, DPP PAN begitu menghormati saran dan pemikiran Amien selaku pendiri partai dan Ketua Dewan Kehormatan. Karenanya, saran tersebut akan dibahas oleh DPP PAN

Namun demikian, Eddy menegaskan PAN hingga saat ini masih berkomitmen mendukung Pemerintah Jokowi-JK hingga 2019 mendatang. Selama ini juga kata Eddy, PAN juga banyak mendukung kebijakan pemerintah.

Menurutnya, perbedaan sikap PAN dengan pemerintah hanya di satu atau dua kebijakan saja. Karenanya, ia tidak sependapat jika hal tersebut dianggap PAN selalu berseberangan dengan pemerintah.

"Kita berbeda pandangan satu atau dua hal, jangan langsung diartikan sebagai bersebrangan dengan pemerintah. Kita adalah mitra yang loyal dan berkomitmen namun juga kritis dan obyektif dalam menyampaikan pandangan kami," ungkap Eddy.

Sebelumnya, Amien Rais mendukung jika PAN keluar dari koalisi partai politik pendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Hal tersebut diungkapkannya, menyusul sindiran Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyebut PAN tidak etis berbeda dengan pemerintah dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Perubahan Atas UU nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

"Yang Betul Pak JK, sebaiknya PAN keluar, karena akan jadi beban sejarah," ujar Amien di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (2/11).

Sebab, menurut Amien, jika PAN tidak keluar dari koalisi maka akan menjadi beban sejarah. Beban sejarah yang dimaksud, karena mendukung pemerintahan yang mendukung program yang tidak pro rakyat.

"Ikut memikul dosa rezim ini yang menjadi pelaksana reklamasi, Meikarta, dan lain-lain dan tidak berpikir untuk kepentingan bangsa tapi pengembang," ujar Mantan Ketua MPR RI tersebut.

Selain itu, ia menuturkan jika PAN tetap bergabung dengan koalisi juga tidaklah pas karena PAN lahir dari rezim reformasi. "Kalau tidak keluar, PAN akan dikenal sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi tapi ujung-ujungnya pendukung negara yang meladeni kepentingan pengembang bukan rakyat," ungkap Amien.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement