REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemuda Muhammadiyah menilai, polemik disahkannya Perppu Ormas menjadi undang-undang membawa pelajaran penting bagi banyak pihak. Sebab, polemik ini membuat banyak pihak tersadar bahwa pancasila dan demokrasi bernilai islami karena memberikan ruang musyawarah.
"Bagi kami polemik perppu kali ini memiliki ibrah (pembelajaran) bagi semua pihak," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan pers, Selasa (24/10).
Dahnil mengungkapkan, sejak awal Muhammadiyah telah bersepakat dengan upaya pemerintah melawan organisasi yang tidak bersesuaian dengan pancasila dan NKRI. Namun upaya untuk melawan mereka, jangan sampai dilakukan dengan mengorbankan demokrasi dan penegakan hukum yang menjadi ruh utama Pancasila.
Dahnil menegaskan, Perppu Ormas yang sudah disetujui oleh DPR RI berpotensi mengancam demokrasi dan negara hukum. Pasalnya, Perppu Ormas membuka peluang bagi pemerintah untuk berlaku represif dan mengabaikan hukum.
"Karena kecenderungan kekuasaan memiliki patologi abuse of power, apalagi sudah bermodal legalitas hukum untuk berlaku represif," tegasnya.
Lebih lanjut, Dahnil mengajak berbagai kelompok yang tidak bersepakat melakukan protes dengan cara elok melalui proses hukum, seperti uji materi. Ia juga menghimbau agar proses demokrasi yang sudah terjadi di DPR untuk dihormati.
"Meskipun sejatinya menurut saya terang Perppu yang disepakati oleh pemerintah tersebut mencinderai demokrasi itu sendiri. Namun, kedewasaan publik menghormati proses Demokrasi Penting dirawat," jelasnya.
Ke depan, Dahnil memperkirakan bahwa Perppu yang sudah disahkan DPR tidak akan efektif menekan berkembangnya ideologi antipancasila. Perppu ini justru memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan konsolidasi lebih luas. Oleh karena doktrin - doktrin ideologi tersebut seringkali membesar dibawah tekanan penguasa.
"Oleh sebab itu memukul tidak selalu efektif untuk meredam mereka, jalan yang paling efektif adalah dialog intens," kata Dahnil.
Dialog adalah jalan yang paling beradab melawan ideologi utopis antipancasila dan demokrasi tersebut. Namun tidak boleh dilawan dengan cara antidemokrasi juga, sehingga sulit membedakan kelompok anti demokrasi dengan pemerintah yang berlaku anti demokrasi juga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
