REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Sekitar 10 sekolah negeri masih harus menumpang di sekolah induk karena ketiadaan ruang kelas. Sekolah-sekolah tersebut, yakni SMAN 19, SMAN 20, SMAN 21, SMAN 22, SMKN 11, SMKN 12, SMKN 13, SMKN 14, dan SMKN 15.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie mengatakan, pengalihan pengelolaan SMAN dan SMKN ke Provinsi Jawa Barat tidak berarti pemerintah Kota Bekasi mengabaikan perkembangan pendidikan SMAN dan SMKN. Pemerintah Provinsi, kata Ali, telah siap membangun jika lahan untuk pembangunan telah tersedia.
"Kota Bekasi diberikan tugas mencari lahannya, tapi saat ini belum tersedia karena harga tanah sangat mahal," kata Ali saat ditemui Republika.co.id di SMAN 2 Kota Bekasi, Selasa (24/10).
Dia mengatakan, hingga saat ini belum dapat memprediksikan jumlah lokal kelas yang akan dibangun, mengingat lahan pembangunan yang masih belum tersedia. Namun, dia menegaskan bahwa pembangunan sepuluh sekolah tersebut pasti terealisasi, meskipun proses pembangunan dilakukan secara bertahap.
"Tapi sekarang tanahnya saja belum ketahuan, bagaimana mau menghitung jumlah kelasnya," kata Ali.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan berharap sepuluh sekolah tersebut dapat segera dibangun, meskipun secara bertahap. Dia juga mengharapkan masyarakat, siswa dan pihak sekolah dapat bersabar, mengingat peralihan kewenangan SMAN dan SMKN ke pemerintah provinsi baru dilakukan tahun ini.
"Jangan terlalu mempersoalkan saya sebagai gubernur provinsi, karena baru tahun ini kita pegang SMA dan SMK. Tidak mungkin langsung tahun ini tertangani seluruhnya," kata Ahmad Heriawan saat ditemui Republika.co.id di SMAN 2 Kota Bekasi, Selasa (24/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
