REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Mantan presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri mengatakan perencanaan pembangunan negara harus didasari riset dan kajian ilmiah, agar jelas dan tepat sasaran. "Pembangunan sebagai wujud dari demokrasi politik dan ekonomi, wajib berbasis pada riset dan kajian ilmiah. Kebijakan Berbasis pengetahuan, yang bukan dimaknai teknorasi semata," katanya dalam acara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa bidang Politik dan Pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (27/9).
Pembangunan, katanya, tidak boleh hanya berdasarkan asumsi, tapi harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. "Keilmuan harus berorientasi dan didedikasikan pada kepentingan rakyat dan bangsa, serta berkontribusi dalam pembangunan tata dunia baru yang lebih berkeadilan," katanya.
Ia merunut perlunya kajian ilmiah dan riset tersebut pada 1959, saat Ir Soekarno mengusung Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Perencanaan pembangunan kala itu adalah hasil kerja sekitar 600 pakar dari berbagai cabang ilmu, termasuk dari perguruan tinggi.
"Dari konteks ini terlihat jelas bahwa ternyata politik pembangunan pun harus berbasis pada pengetahuan," katanya. Dari hal itu, lanjutnya, peran perguruan tinggi diperlukan agar tidak hanya menghasilkan tenaga ahli dan tenaga terampil bagi pembangunan. Tapi juga menghasilkan riset-riset yang bisa jadi acuan mengambil keputusan pembangunan.
Ia menjelaskan pada negara-negara maju terdapat konektivitas yang kuat antara perguruan tinggi dan lembaga riset negara. Sehingga universitas dan perguruan tinggi menjadi pilar penting yang berkontribusi besar pada kemajuan rakyat, bangsa, dan negara.
"Civitas akademis bukan mereka yang duduk di menara gading, universitas bukan untuk menghasilkan manusia yang hanya disibukkan dengan alam pemikiran dan ide ilmiah," jelas dia.
Puteri proklamator itu juga berharap Indonesia harus memiliki Lembaga Riset Nasional yang mengkonsolidasikan seluruh riset. Tidak hanya lembaga riset negara, tapi juga swasta. Sebelumnya, Megawati menerima gelar Doktor Honoris Causa dari UNP, melalui rapat senat terbuka yang dilangsungkan di auditorium kampus.
Selain civitas akademika, penganugerahan gelar itu juga dihadiri oleh mantan Wakil Presiden Boediono, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kepala BIN Budi Gunawan, dan sejumlah pejabat teras utama serta mantan menteri lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
