REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan, Presiden tak ingin mengubah konten film pengkhianatan G 30S PKI.
Menurut dia, Presiden hanya mengusulkan agar penyajian film ini diubah sesuai dengan perkembangan zaman sehingga mudah dicerna oleh para penontonnya.
Ia mengatakan, pernyataan Presiden yang menginginkan ada daur ulang film itu pun tak hanya diperuntukan untuk film G30S/PKI, tapi juga film-film dokumentasi lainnya.
"Presiden maksudnya baik, bahwa film-film semacam itu, tidak hanya G 30 S PKI, film-film yang merupakan dokumentasi masa lalu, biar lebih enak dapat dicerna penonton ini, disesuaikan dengan cara penyajiannya. Bukan diubah kontennya, bukan. Penyajiannya diubah yang sesuai dengan kondisi sekarang," kata Wiranto di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (22/9).
Dengan penyajian yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, kata Wiranto, dimaksudkan agar film yang disajikan lebih menarik dan lebih dipahami. Menkopolhukam pun meminta agar pernyataan Presiden tersebut tak disalahartikan oleh masyarakat.
"Itu hati-hati kadang-kadang suka dipelintir ini. Dipelintir seakan-akan Presiden setuju untuk perubahan konten dalam film ini. Ini supaya jangan sampai disalahtafsirkan jadi hoaks," ujar dia.
Lebih lanjut, menurut Wiranto, pembaruan dalam penyajian film dokumentasi diperlukan agar masyarakat dapat memahami dengan mudah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap ada daur ulang film yang lebih sesuai dengan masyarakat sekarang.
"Ya nonton film apalagi mengenai sejarah itu penting. Akan tetapi untuk anak millenial tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka," kata Jokowi di Magelang, Senin (18/9)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
