REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta 2016 mencapai 70,85 dalam skala indeks nol sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan IDI Provinsi DKI Jakarta 2015 yang capaiannya sebesar 85,32.
Kepala Badan Pusat Stastistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta Thoman Pardosi mengungkapkan, pada awal mula dihitung 2009, capaian IDI sebesar 73,91. Tahun 2010 mencapai 77,54, kemudian tahun 2011 mencapai 77,81.
Pada Tahun 2012 mencapai 77,72, tahun 2013 mencapai 71,18, tahun 2014 mencapai 84,70 dan 2015 mencapai 85,32. Dengan melihat hal tersebut, IDI Provinsi Jakarta 2016 menjadi yang paling buruk sejak 2009.
"IDI 2016 menjadi yang terburuk selama tujuh tahun terakhir dari 2009," ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta Thoman Pardosi di Gedung BPS DKI Jakarta, Kamis (14/9).
Thoman menjelaskan IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaian perubahan angka IDI Provinsi DKI Jakarta dari 2015-2016 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni kebebasan sipil yang turun 8,53 poin (dari 89,64 menjadi 8,11), hak-hak politik yang turun 15,65 poin (dari 83,19 menjadi 67,54), dan lembaga-lembaga demokrasi yang turun 20,07 poin (dari 83,26 menjadi 63,19)
Thoman mengatakan tahun-tahun terjadinya pemilu atau pilkada biasanya mudah terpicu kejadian-kejadian yang mengganggu demokrasi. Sebab pada tahun-tahun itu banyak dilaksanakan kampanye dan apabila tidak suka, maka akan ada penghadangan. Lalu, adanya penembakan, luka, dan kekerasan dalam demo juga termasuk kejadian yang mengganggu demokrasi.
"Jadi ada masa tahun 2016 itu adalah masa di mana Jakarta terbuka (dengan) kejadian-kejadian tidak demokratis. Kenapa? kebetulan pada tahun Pilkada," katanya.
Selain itu, penurunan IDI Provinsi DKI Jakarta salah satunya disebabkan oleh penurunan peran DPRD dalam fungsi legislasi. Yaitu memberikan rekomendasi pada eksekutif. Angka penurunan 2015 sebesar 10,72. Namun pada 2016, rekomendasi DPRD untuk eksekutif menurun menjadi 0,00.
"Ada perda inisiatif, kan mereka (DPRD) punya kewajiban melakukan fungsi legislasi, jadi wajib bikin Perda. Nah kalau setahun gak ada buat Perda, sehingga nol," ujarnya.
Selain itu, Thoman mengungkapkan solusi agar IDI Provinsi DKI Jakarta bisa meningkat lagi. Yakni, apabila masyarakat ingin menyampaikan pendapat, sambung Thoman, maka sampaikan dengan baik dan diarahkan jangan sampai terjadi kekerasan.
"Ketika orang terganggu, (mengarah pada) kekerasan. Kalau banyak terjadi kekerasan, akibatnya tadi nilai IDI-nya rendah," katanya.
Kemudian DPRD harus memperbanyak rekomendasi untuk membuat peraturan daerah (Perda). "Tugas DPRD bikin perda, bikin pengawasan. Fungsi perda itu ya ada dong perdanya. Mengawasi, ada dong," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
